ANTHONY GIDDENS

TEORI SOSIOLOGI MODERN
Nama : Rindang Suryani/D0313065
Pengampu : Akhmad Ramdhon
http://rindangsuryani.blog.fisip.uns.ac.id/
ANTHONY GIDDENS
Anthony Giddens disini mengajukan “teori strukturasi”, strukturasi itu sendiri merupakan konsep sosiologi utama Anthony Giddens yang hadir sebagai kritik terhadap pemikiran dua kubu teoritis besar. Kubu pertama mengajukan prioritas pemikiran bahwa gejala keseluruhan di atas pengalaman pelaku perorangan (fungsionalisme, strukturalisme, dan fungsionalisme-strukturalisme). Pemikir kubu pertama ini, diantaranya Karl Marx, Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Louis Althusser. Kubu kedua mengajukan prioritas tindakan pelaku perorangan di atas gejala keseluruhan. Kubu kedua ini terdiri dari beberapa pemikiran seperti fenomenologi, etnometodologi, dan psikoanalisis. Mereka itu antara lain: Irving Goffman, Alfred Schuts, Harold Garfinkel, dan dalam hal tertentu juga Max weber. Kedua kubu besar dalam ilmu sosial tersebut telah terbelah secara ekstrem. Dalam fungsionalisme Parsons misalnya, pelaku dan tindakan perorangan tidak lebih dari sekedar boneka atau robot dari peran-peran sosial, entah fungsi sosial itu disebut buruh, direktur, istri, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam perspektif fenomenologi struktur cenderung menjadi sekedar lampiran dari pengalaman pribadi orang perorangan.
Menurut Giddens, perkara senral ilmu sosial ialah “prakik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruan dan waku.” Dalam masyarakat, karena tidak ada paraktik sosial tanpa tindakan beberapa orang, maka tindakan pelaku (agency) tidak mungkin diabaikan oleh ilmu sosial. Keterulangan “tindakan sosial” itu menunjukkan bahwa ada pola tetap yang berlaku, bukan sekali saja, melainkan berulang kali dalam lintas ruang dan waktu. Berdasarkan argumen tersebut, maka Giddens menekankan bahwa perkara sentral ilmu sosial adalah hubungan antara “struktur” (structure) dan “pelaku” (agency). Karena gagasannya tentang hubungan antara struktur dan pelaku inilah, maka Giddens lebih dikenal dengan teori “strukturasinya,” yang banyak diartikan sebagai proses terbentuknya sebuah struktur. Menurut Giddens manusia selalu mempunyai ide tentang dunia sosial, tentang dirinya sendiri, tentang masa depannya, dan tentang kondisi kehidupannya. Melalui idenya itu manusia masuk kedalam dunia sambil mempunyai niat untuk memengaruhi dan mengubahnya. Dunia modern dicirikan oleh tumbuh dan berkembangnya refleksivitas. Hidup kita semakin hari semakin sedikit ditentukan oleh kepastian dan ketentuan tradisi. Kita mengambil keputusan karena refleksivitas. Risiko menjadi seuah keniscayaan. Jadi, yang terpenting bukan menghindari risiko, melainkan memanajemen risiko. Giddens mengajak kita untuk mengolah tantangan baru dengan cara yang baru pula. Cara untuk mengatasi masalah yang timbul karena peradaban masyarakat industri harus dengan cara meradikalkan dan mengembangkan modernitas secara lebih dinamis.
Dalam teori strukturasi, struktur diartikan sebagai peraturan dan sumber daya. Struktur dipandang sebagai penstrukturan sifat-sifat yang memungkinkan pengikatan ruang waktu dalam sistem sosial, sifat yang memungkinkan praktik sosial sejenis ada pada berbagai ruang dan waktu, dan yang memberikan bentuk sistematis. Dalam teori strukturasi, Giddens pada dasarnya menolak dualisme subjek dan objek, agensi dan struktur, serta struktur dan proses, yang selama ini telah dipandang sebagai dualisme tersebut, oleh Giddens dikoreksi, yaitu dengan memuncukan istilah dualitas. Dengan koreksi yang dimaksudkan itu, Giddens mengidami berakhirnya “imperalisme” yang saling berlawanan antara kutub subjektivisme dan kutub objektivisme. Dualitas struktur pada dasarnya memandang sruktur pada dasarnya memandang struktur dan individu actor berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Artinya, actor merupakan hasil (outcome) dan struktur, tetapi actor juga menjadi mediasi bagi pembentukan struktur baru. Struktur itu sendiri, oleh Giddens dipandang sebagai aturan-aturan (rules) dan sumber-sumber (resources). Aturan-aturan dimaksud bisa bersifat konstitutif dan regulatif, guna meberikan kerangka pemaknaan dan norma. Adapun sumber menunjuk pada distribusi sumber alokatif (ekonomi) dan sumber otoritatif (politik), yang terkait secara langsung dengan soal power. Struktur yang berisi peraturan dan sumber daya akan memberi kendala dan peluang bagi aktor untuk bertindak, dan berdasarkan peraturan dan sumber daya itu aktor akan menghasilkan kembali institusi dan hubungan-hubungan sosial (struktur) dalam masyarakat. Secara singkat dualitas struktur dapatlah dirumuskan sebagai struktur yang melahirkan kendala dan peluang, berinteraksi dengan individu yang bertindak berdasarkan pengetahuan dan motivasi. Individu bertindak berdasarkan pengetahuan dan motivasi tertentu, sehingga dapat menggunakan peluang dan kemudahan yan tersedia, tetapi terkendala oleh struktur yang objektif pada satu pihak dan oleh ketidaksadarannya pada pihak lain.
Dualisme subjek-objek menyangkut orientasi individu terhadap struktur. Orientasi individu terhadap struktur dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, orientasi rutin praktis, yaitu para aktor yangsecara psikologis hanya mencari rasa aman dan berusaha menghindari akibat-akibat tindakan yang tidak disadari atau belum terbayangkan. Mereka ini hanya berperan sebagai penanggung beban struktur dan medium reproduksi struktur belaka. Sama sekali tidak ada upaya mempersoalkan, apalagi mengubah struktur tersebut. Orientasi seperti ini menempatkan dirinya sebagai objek dan objek. Kedua, orientasi yang bersifat teoritis. Para aktor memiliki kemampuan memelihara jarak antara dirinya dan struktur masyarakat, sehingga ia memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur itu dan merespons apa yang dilahirkan dan ditimpakan struktur kepadanya. Ketiga, orientasi yang bersifat strategik-pemantauan. Para individu tidak hanya mampu memelihara jarak antara dirinya dan struktur, tetapi juga berkepentingan atas apa yang dilahirkan struktur (karena itu terus menerus memantau struktur), sehingga dengan sigap dapat menanggapi struktur tersebut. Karena mampu memelihara jarak antara dirinya (subjek) dan struktur (objek), orientasi kedua dan ketiga cenderung melahirkan dualisme subjek-objek.
Berkaitan dengan ruang dan waktu, dalam teori Giddens memberi kritik terhadap beberapa teori sosial yan cenderung memperlakukan ruang dan waktu sebagai lingkungan tempat ketika suatu tindakan sosial dilaksanakan ataupun sebagai salah satu factor tidak tetap. Padahal menurut Giddens ruang dan waktu secara integral turut membentuk kegiatan sosial, sehingga teori strukturasi mengkorporasikan ruang dan waktu dalam jantung teori sosial. Jadi yang dimaksud ruang (space) di sini bukan sekedar fisik melainkan ruang sosial (social space), yaitu interaksi manusia dengan ruang fisik. Dan yang dimaksud dengan waktu (time) di sini bukan sekedar sejarah kronologis melainkan pengalaman dari peristiwa masa lalu.
Teori strukturasi Giddens mendapatkan tempat utama dalam teori agensi. Teori strukturasi adalah teori agensi terbaik dan menjadi contoh terbaik dari pendekatan yang dapat menjadi focus yang sah dari kritisisme pendekatan tersebut. Model susunan pelaku tindakan (agency) yang diajukan Giddens didasari oleh gagasan Freud tentang tiga dimensi internal manusia (ego dan superego). Berdasarkan pada tiga dimensi internal manusia tersebut, Giddens mengolah menjadi tiga unsure dalam diri manusia, yaitu: motivasi tak sadar (unconscious motive), kesadaran diskursif (discurcive consciousness), dan kesadaran praktis (practical consciosness). Motivasi tak sadar menunjuk pada keinginan pelaku yang merupakan potensi tindakan, tetapi bukanlah tindakan itu sendiri. Itulah sebabnya sangat jarang tindakan kita digerakkan secara langsung oleh motivasi yang sadar. Kesadran diskursif mengacu pada kapasitas kita untuk merefleksi dan memberi penjelasan atas tindakan yang kita lakukan. Kalau kia ditanya kenapa kita melakukan tindakan tersebut, kita akan menjawab dengan penjelasan berdasarkan tindakan yang kita lakukan secara sadar dengan skema aturan tertentu. Adapun kesadaran praktis adalah kawasan diri pelaku yang berisi berbagai pengetahuan parktis dan tidak selalu bisa diuraikan secara eksplisit. Inilah level hidup yang berisi pengetahuan yang diandaikan (taken for granted) dan merupakan kawasan instingtif hidup yang sangat jarang kita pertanyakan lagi. Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses bahwa sruktur merupakan hasil keterulangan praktik-praktik sosial yang yang dilakukan oleh para pelaku dan tindakan-tindakan para pelaku terbatas pada ruang dan waktu yang disebut “struktur”. Antara pelaku dan struktur tidak terdapat keterpisahan total atau dualisme, tetapi dualitas.
Dalam upayanya agar konsisten dengan teori strukturasinya sekaligus untuk menciptakan sebuah gambaran yang mampu menandingi pemikir-pemikir klasik seperti Weber, Anthony Giddens menyebut dunia modern sebagai “juggernaut”. Modernitas dalam bentuk juggernaut sangatlah dinamis, dia adalah “dunia yang terus berputar” dengan besarnya peningkatan percepatan, cakupan, dan besarnya perubahan sistem-sistem yang mendahuluinya. Giddens mendefinisikan modernitas berdasarkan empat institusi dasar. Yang pertama ialah kapitalisme, yang biasanya dicirikan oleh produksi komoditas, kepemilikan modal pribadi, buruh upaha yang tidak memiliki hak milik, dan sistem kelas yang yang berasal dari karakteristik-karakteristik ini. Yang kedua adalah industrialisme, yang terdiri dari penggunaan sumber kekuasaan tak bernyawa dan mesin untuk memproduksi barang. Yang ketiga ialah kapasitas pengawasan, yang sangat bergantung karya Michel Foucault, adalah sesuatu yang baru. Pengawasan merujuk pada supervise aktivitas penduduk di ranah politik. Yang keempat ialah dimensi institutional modernitas, yaitu kekuatan militer, atau kontrol atas sarana kekerasan, termasuk industrialisasi perang. Selanjutnya kedinamisan modernitas dapat dikenali lewat tiga aspek terpenting teori strukturasi Giddens: penjarakan, keterlepasan, dan refleksivitas. Yang pertama ialah pemisahan ruang dan waktu atau penjarakan. Pada masyarakat pramodern, waktu selalu terkait dengan ruang dan pengukuran waktu belum akurat. Dengan adanya modernitas, waktu distandardisasi dan keterkaitan ruang dan waktu menjadi terputus. Dalam masyarakat pramodern, ruang terutama didefinisikan oleh kehadiran fisik dan dengan demikian oleh ruang local. Seiring dengan hadirnya modernitas, ruang perlahan-lahan terpisah dari tempat. Bagi Giddens, tempat menjadi semakin “fantasmagorik”; yaitu, “lokal secara keseluruhan dipenetrasi dan dibentuk menurut pengaruh-pengaruh sosial yang berjarak cukup jauh dari mereka. ‘bentuk kentara’ dari lokal menyembunyikan hubungan berjarak yang menentukan sifatnya. Selanjutnya mengenai keterlepasan, seperti didefinisikan Giddens, keterlepasan melibatkan “’diangkatnya’ relasi sosial dari konteks interaksi lokal dan penstrukturan mereka sepanjang ruang waktu yang tanpa batas”. Ada dua jenis mekanisme keterlepasan yang memainkan peran kunci dalam masyarakat modern. Yang pertama ialah alat ukur simbolis, yang paling terkenal adalah uang. Uang memungkinkan penjarakan ruang dan waktu, kita mampu melakukan transaksi dengan orang lain yang terpisah ruang dan/ atau waktu dengan kita. Yang kedua adalah sistem ahli, yang didefinisikan sebagi “sistem capaian teknis atau keahlian professional yang mengorganisasi berbagai wilayah lingkungan material dan sosial tempat kini kita hidup”.
Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat penting di masyarakat modern yang didominasi oleh sistem abstrak dan oleh besarnya penjarakan ruang dan waktu. Kepercayaan menjadi dperlukan ketika, sebagai akibat dari meningkatnya penjarakan ruang atau wakt, kita tidak perlu memiliki informasi sepenuhnya tentang fenomena sosial. Kepercayaan tidak hanya sangat penting bagi masyarakat modern pada umumnya, namun juga bagi alat tukar simbolis dan sistem ahli yang memilah-milah kehidupan di dunia modern. Selanjutnya dinamika ketiga yang menjadi ciri dari modernitas adalah refleksivitas. Reflektivitas memiliki arti khusus dalam modernitas, tempat “praktik sosial secara konstan ditelaah dan direformasi menurut informasi yang masuk terkait dengan praktik tersebut, yang kemudian secara konstitutif mengubah karakter mereka”. Semuanya terbuka untuk direfleksikan di dunia modern, termasuk refleksi itu sendiri, sehingga membiarkan kita dalam rasa ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

Giddens, Anthony, Bell, Daniel dan Forse, Michel, etc. Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
Giddens, Anthony. Teori Strukturasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Ritzer, George, dan Goodman, Douglas. Teori Sosiologi Dari Teori sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosia, Definisi Sosial & Perilaku Sosial. Jakarta: Kencana, 2012.

KOMUNIKASI POLITIK

KOMUNIKASI POLITIK

Disusun Untuk Memenuhi Ujian Kompetensi Dasar Mata Kuliah Sosiologi Politik Dosen Pengampu Dr. Ahmad Zuber, S.Sos, D.E.A.

Disusun Oleh :

1. Rindang Suryani (D0313065)
2. Risti Ambarwati (D0313067)
3. Ronang Adiyasta (D0313069)
4. Sabrina Widya Pangestika (D0313071)

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2015

BAB I
PENDAHULUAN

Seiring kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin berubah pesat. Begitu pun dengan komunikasi, pada awalnya komunikasi hanya sebatas proses interaksi personal yang meliputi intra dan antarpersonal. Namun saat ini jauh lebih dari itu. Begitupun komunikasi dalam bidang politik. Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR.
Kemajuan teknologi komunikasi baik bidang cetak maupun elektronik dalam tema politik, menuntut kita untuk dapat memahami lebih jauh tentang komunikasi politik. Hal ini penting agar perbincangan kita tentang politik dalam aktifitas seharian tidak hanya sekedar sebagai bahan perbincangan tanpa makna, melainkan pembicaraan tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang baik tentang apa dan bagaimana hak-hak politik masyarakat dapat terwujudkan. Oleh karena itu, mendalami ilmu tentang komunikasi politik menjadi kajian yang sangat penting bagi siapa saja khususnya mahasiswa yang mendalami studi ilmu komunikasi politik.
Dalam bab yang lalu kita telah melihat apa yang disebut sosialisasi politik dan partisipasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud suatu proses yang memungkinkan individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap politik. Tujuan utama sosialisasi politik adalah pembentukan sikap serta watak insan politik. Melalui proses sosialisasi, individu-individu diharapkan berpartisipasi di dalam kehidupan politik secara bertanggung jawab. Dengan partisipasi politik dimaksud keterlibatan individu-individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Namun sosialisasi dan partisipasi politik tergantung dari komunikasi politik.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Definisi Komunikasi
Komunikasi berasal dari bahasa latin, yakni Communico yang artinya membagi, dan Communis yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih (Hafied, 2014:13). Aristoteles yang hidup empat abad sebelum masehi (385-322 SM) dalam bukunya Rethoric membuat definisi komunikasi dengan menekankan “siapa mengatakan apa kepada siapa.” Definisi yang dibuat Aristoteles ini sangat sederhana, tetapi ia telah mengilhami seorang ahli ilmu politik bernama Harold D. Lasswell pada 1948, dengan mencoba membuat definisi komunikasi yang lebih sempurna dengan menanyakan “SIAPA mengatakan APA, MELALUI apa, KEPADA siapa, dan apa akibatnya.”
Steven mengajukan sebuah definisi yang lebih luas bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli, apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Hovland, Janis, dan Kelly juga membuat definisi bahwa “Communication is the process by which an individual (the communicator) transmitits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience).” (Hafied, 2014:14).
Definisi Politik
Istilah ilmu politik (science politique) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbert dan Jeremy Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi, itilah politik yang dimaksud ialah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa daratan yang bersifat institutional yuridis, sementara yang berkembang di Amerika adalah teori politik. Konsepsi teori politik yang dikembangkan di Amerika telah melepaskan diri dari sifat-sifat yang institutional yuridis dengan memberi skope yang lebih luas daripada ilmu negara. Dalam pandangan para sarjana Amerika, ilmu politik sebagai ilmu negara bukan lagi dalam skope institutional yang statis, tetapi lebih maju dengan melihat negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Harold D. Lasswell lebih tegas merumuskan politik sebagai ilmu tentang kekuasaan ”when we speak of the science of politics, we mean the science of power.” (Hafied, 2014:23)
Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the goog life ini mneyangkut bermacam-macam kegiatan yang anatra lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu (Miriam, 2008:15). Lebih jauh Budiardjo menekankan bahwa tujuan politik bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang (private goal), melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat (Hafied, 2014:24).
Definisi Komunikasi Politik
Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik (Rafael, 2014:158). Dengan demikian, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Gabriel Almond adalah sarjana politik keluaran 1950-an dengan aliran behavioristik yang melihat politik tidak saja membahas masalah negara, melainkan dalam hubungannya dengan komunikasi (media massa) dan opini publik (Hafied, 2014:30).
Komunikasi politik menurut McNair murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk member kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda. Untuk menghindari kajian komunikasi politik itu tidak hanya bicara tentang kekuasaan, Doris Graber mengingatkan dalam tulisannya “political language” bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik seperti baikot, protes dan unjuk rasa. Dari beberapa pengertian di atas, jelas komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik.

B. Unsur Komunikasi Politik
1. Komunikator Politik
Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka yang dapat member informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, MPR, KPU, gubernur, bupati/walikota, DPRD, politisi, fungsionaris partai politik, fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa memengaruhi jalannya pemerintahan.
2. Pesan Politik
Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda, perang urat syaraf (psywar), makna logo, warna baju atau bendera, bahasa badan (body language), dan semacamnya.
3. Saluran atau Media Politik
Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya Media Cetak, yaitu surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media Elektronik, Misalnya film, radio, televise, video, computer, internet. Media Formal Kecil, misalnya leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin. Media Luar Ruangan (out door media), misalnya baliho, spanduk, reklame, electronic board, bendera, jumbi,pin, logo, topi, rompi , kaos oblong, iklan mobil, gerbong kereta api, kalender, kulit buku, block note, pulpen, gantungan kunci, paying, dos jinjingan, dan segala sesuatunya yang bisa digunakan untuk membangun citra (image building). Saluran Komunikasi kelompok, misalnya partai politik (DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC), organisasi profesi, ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karang taruna, kelompok pengajian, kelompok tani dan nelayan, koperasi, persatuan olahraga, kerukunan keluarga, perhimpunan minat dan semacamnya. Saluran Komunikasi Publik, misalnya aula, balai desa, pameran, alun-alun, panggung kesenian, pasar, swalayan (supermarket, mall, plaza), sekolah, kampus. Saluran Komunikasi Sosial, misalnya pesta perkawinan, acara sunatan, arisan, pertunjukan wayang, pesta rakyat, rumah ronda, sumur umum, pesta tani, dan semacamnya.

4. Saluran atau Target Politik
Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri (mestinya tidak memilih jika tidak punya hak untuk dipilih), buruh, pemuda, perempuan, ibu rumah tangga, pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, cukur, becak) orang cacat, mahasiswa, sopir angkutan, nelayan, petani yang berhak memilih setelah cukup usia.
5. Pengaruh atau efek Komunikasi Politik
Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, di mana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat presiden dan wakil presiden, anggota DPR, MPR, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota sampai tingkat DPRD (Hafied, 2014:31).

C. Fungsi Komunikasi Politik
Komunikasi Politik menurut McNair memiliki lima fungsi dasar, yakni sebagai berikut (Hafied, 2014:33) :
1. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya. Di sini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehinnga berusaha membuat liputan yang objektif (objective reporting) yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini public, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Di sini media bisa berfungsi sebagai anjing penjaga (watchdog) sebagaimana pernah terjadi dalam kasus mundurnya Nixon sebagai Presiden Amerika karena terlibat dalam kasus Watergate.
5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.
Jika fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh McNair (2003) dikombinasikan dengan fungsi komunikasi yang dibuat oleh Goran Hedebro (1982), komunikasi politik berfungsi untuk (Hafied, 2014:33) :
1. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat
2. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik
3. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai
4. Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini public
5. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara
6. Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentataor atau pengamat politik
7. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna mengindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan nasional
8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi.
9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting, maupun komentar-komentar politik
10. Menjadi watchdog atau anjing pejaga dalam membantu terciptanya good governance yang transparansi dan akuntabilitas.

D. Pola Komunikasi Politik
Komunikasi politik – transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik – merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik dan proses sosialisasi, partisipasi, dan prekrutan tergantung pada komunikasi. (Michael, 2008:253) Berbagai unsur sistem komunikasi politik tidak perlu merupakan bagian struktural dari sistem politik juga peranan mereka dalam proses tidak usah berkesinambungan dan dapat berubah dari suatu situasi ke situasi yang lain. Dalam satu situasi seseorang menjadi sumber suatu pesan, dalam situasi yang lain dia adalah pendengar dan pada pristiwa lainya ia menjadi saluran. Demikianlah, dalam satu hal seseorang pemegang jabatan politik adalah sumber suatu pesan kepada kumpulan pemilih.( Michael, 2008:254)
Bagi seseorang pemegang jabatan politik, umumnya sumber informasinya meliputi rekanya dikantor, para pemegang jabatan administratif sehubungan dengan jabatanya, berbagai sekutu politik, suatu variasi hubungan yang kurang politis, media massa dan barangkali kontak priodik dengan anggota masyarakat lainya melalui sarana seperti kampanye dan pemilihan umum.(Michael, 2008:255) Peranan media masa dalam komunikasi politik menggambarkan cara-cara tertentu dalam mana seluruh proses politik terintigrasi dengan jaringan komunikasi sosial yang lebih luas, dan pada umumnya media massa itu sendiri mutlak bersifat politis ataupun padat dengan masalah politik. (Michael, 2008:256).
Setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri dan mengakui pentingnya sumber-sumber khusus sedang saluran-saluran dan para pendengar akan berbeda menurut hal-hal yang kita sebut tadi. Kecuali dalam masyarakat primitif yang dicirikan dengan tinggkatan melek huruf yang rendah dan tidak memiliki keahlian teknis dan sarana untuk mengembangkan media masa modern(Michael, 2008:259). Terlepas dari media massa dan organisasi yang bersifat formal ada saluran komunikasi penting ketiga-kontak antara individu dan kelompok individu (Michael, 2008:260).
Pola komunikasi khusus yang dikembangkan oleh suatu sistem politik tidak boleh tidak tergantung pada berbagai faktor dalam masyarakat. Yang paling penting adalah faktor fisik dan teknologi, hal ini berarti menekankan pentingnya usaha menyelidiki komunikasi dilihat dari titik pandang temporal (Michael, 2008:261). Betapapun juga, di kebanyakan negara perubahan teknologi banyak mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh faktor – faktor fisik dan secara mendalam telah mengubah pola-pola komunikasi (Michael, 2008:263). Seluruh permasalahan faktor fisik, teknologi, ekonomi dan sosio-kultural secara tepat disimpulkan dalam masalah studi tentang masalah komunikasi dari sebuah pulau di lepas pantai Korea pulau tersebut adalah Cheju-do. (Michael, 2008:267) .
Di Cheju-do perlawanan teradisional dari para penduduk pulaunya banyak diperkuat oleh persoalan fisik (alam), teknologi, ekonomis dan masalah kultural dari komunikasi di daerah itu. Di Jerman umpamanya saluran komunikasi mengalami pengawasan yang ketat dan hal ini sebagian besar bisa efektif karena razim yang berkuasa sanggup melaksanakan tindakan pengawasan terhadap isi informasi media massa dan menjamin adanya srikulasi yang luas, juga karena aparat teknik yang disediakan oleh pemerintah memungkinkan terlaksananya hal ini (Michael, 2008:268). Dampak media massa diperkokoh oleh kontak tatap muka diantara individu-individu terutama yang melibatkan anggota-anggota partai yang dapat dipercaya untuk menyebarkan suatu kebenaran (Michael, 2008:269) .
Komunikasi politik bukanlah suatu bentuk komunikasi yang spesifik dan terpisah dari model komunikasi sosial. Komunikasi politik hanyalah sebagian dari komunikasi sosial. Karena itu pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi sosial. Yang dimaksud adalah pola komunikasi vertical (dari atas ke bawah dan sebaliknya, misalnya dari pemimpin masyarakat kepada rakyat yang dipimpin atau sebaliknya), pola komunikasi horizontal (komunikasi antara individu yang satu dnegan individu yang lain, atau anatara kelompok satu dnegan kelompok lainnya), pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal) dan pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam suatu oraganisasi).
Penting untuk diperhatikan bahwa tanpa komunikasi politik yang efektif maka aktifitas komunikasi politik akan kehilangan bentuk. Untuk itu sumber pesan, misalnya seorang calon presiden, atau seorang calon legeslatif dituntut untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada para pendukungnya dan masyarakat luas. (Rafael, 2014:163)
Dalam era global, internet pun merupakan salah satu saluran informasi politik yanbg diandalkan terutama oleh para politis serta pengamat politik yang berkantong tebal. Tak bisa dipungkiri bahwa internet pun memainkan perananya yang cukup penting dalam upaya para mahasiswa dan kalangan penentang status quo untuk menggerakan reformasi yang berhasil melengserkan Suharto dari kursi keprisidenya. Internet bahkan menjadi medan pertukaran informasi politik yang bebas dewasa ini. (Rafael, 2014:165)
Tidak hanya massa media yang menjadi saluran informasi politik. Komunikasi politik pun dapat terjadi melalui kelompok-kelompok kepentingan maupun melalui partai-partai politik. Dalam hal ini kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik berperan sebagai saluran yang memungkinkan terjadinya kontak-kontak atara penjabat politik dan penjabat administratif serta dengan rakyat banyak. Selain itu kontak-kontak antar pribadi maupun antar kelompok merupakan saluran politik yang penting untuk diperhatikan berdasarkan dua alasan. Pertama, karena saluran ketiga ini tidak seluruhnya melibatkan media massa dan organisasi politik. Kedua, karena saluran ini merupakan basis pengembangan suatu teori komunikasi yang penting.( Rafael, 2014:165)
Pola-pola komunikasi politik yang diterapkan dalam suatu sistem politik berbeda dengan yang diterapkan dalam sistem-sistem politik yang lain. Hal ini tergantung dari berberapa faktor seperti faktor fisik, teknologi,kultural, dan politis. Di antara faktor-faktor ini yang paling menentukan adalah faktor fisik dan teknologi. Di masa lalu pola komunikasi sebagian besar ditentukan oleh faktor lingkungan fisik. Keterbatasan teknologis menghambat penyebarluasan berbagai informasi termasuk informasi politik ke berbagai wilayah dalam.
C. Terminologi Komunikasi Politik
1. Opini Publik (public opinion)
Opini publik adalah kumpulan pendapat orang mengenai hal ihwal yang mempengaruhi atau menarik minat komunitas. Secara sederhana, opini ialah tindakan mengungkapkan apa yang dipercayai, dinilai, dan diharapkan seseorang dari objek-objek dan situasi tertentu. Tindakan itu bisa merupakan pemberian suara, pernyataan verbal, dokumen tertulis, atau bahkan diam. Singkatnya, tindakan apa pu yang bermakna adalah ungkapan opini. Dengan kata lain, seseorang yang mengungkapkan opininya menunjukkan makna yang diberikan oleh orang itu kepada hal-hal yang bersangkutan.
Proses opini adalah hubungan atau kaitan antara (1) kepercayaan, nilai, dan usul yang dikemukakan oleh perseorangan di depan umum dan (2) kebijakan yang dibuat oleh pejabat terpilih dalam mengatur perbuatan sosial dalam situasi konflik, yakni dalam politik. Dalam proses itu ada tiga tahap yait, konstruksi personal, konstruksi sosial dan konstruksi politik.

2. Media Massa
Komunikasi massa termasuk dalam kegiatan media massa dalam melakukan beberapa hal membantu menyusun agenda pokok masalah untuk perdebatan publik, menetapkan konteks untuk penilaian rakyat tentang kejadian, mengubah kejadian menjadi peristiwa, mempengaruhi pengharapan rakyat tentang bagaimana akhirnya peristiwa itu, dan dengan berbagai cara melukiskan citra tentang pemimpin politik.
Meskipun berbagai studi tidak sepakat tentang bagaimana eratnya asosiasi antara penggunaan media massa dan tingkat pengetahuan politik, yang menjadi konsensus ialah bahwa terpaan televisi dan surat kabar mempunyai hubungan ynag positif dengan jumlah informasi tentang politik yang dimiliki oleh kaum muda (Nimmo, 2005:119-120)
Tiap-tiap lembaga media massa memiliki politik redaksi atau kepribadia masing-masing, yang menjadi kerangka acuan para pekerja media, dalam meliput, menyaring, dan memproduksi pesan. Dengan demikian media massa tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun utnuk kepentingannya sendiri. Justru itu, para politikus, pejabat atau siapa saja yang ingin memanfaatkan media massa sebagai media komunikasi politik, harus memiliki kemampuan yang prima dalam menciptakan berita, yaitu peistiwa (fakta dan opini) yang aktual. Media massa sebagai industri informasi (pesan) bekerja berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat (Anwar, 2003:100)
3. Kampanye Politik
Kegiatan komunikasi politik yang paling semarak dan melibatkan banyak orang, adalah kampanye politik. Kegiatan ini dilakukan menjelang pemilihan, terutama pemilihan anggota legislatif (parlemen) yang disebut Pemilihan Umum (pemilu) atau pilihan raya. Selain pemilihan anggota parlemen yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan jabatan-jabatan politik, terutama pemilihan presiden, gubernur, dan bupati.
Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Pada umumnya, kampanye politik diatur dengan peraturan tersendiri, yaitu waktu, tata caranya, pengawasan dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara kampanye (Anwar, 2003:83).
4. Quick Count dan Exit Poll
Quick Count atau biasa dikenal sebagai tabulasi suara paralel (parallel Vote Tabulation) adalah metode perhitungan suara yang baru dikenal di Indonesia sejak pemilu 2004. Metode Quick Count digunakan untuk mencatat hasil perhitungan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipilih secara acak. Unit analisis TPS sehingga penarikan sampel tidak dapat dilakukan sebelum daftar TPS yang akan dipantau tersedia. Metode ini dapat memprediksi perolehan suara pemilu secara cepat sehingga dapat memverifikasi hasil resmi KPU, di samping mampu mendeteksi dan melaporkan penyimpangan jika terjadi kecurangan dalam perhitungan suara.
Selain Quick count, juga dikenal exit poll. Metode exit poll digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pemilih yang baru saja memberikan suara atau baru saja memberikan suara atau baru keluar dari bilik pemungutan suara. Metode exit poll biasanya dilakukan dengan mengambil empat orang (dua pria dan dua perempuan) dari TPS yang dipilih menjadi sampel quick count. Exit poll membantu quick count untuk mengetahui preferensi dan karakter pemilih, yakni siapa memilih siapa dan mengapa mereka memilih calon tertentu. Persoalan yang tidak mudah adalah sering kali orang yang diwawancarai tidak mau memberi informasi tentang hal tersebut karena dianggap rahasia pribadi, taukah bisa saja ia membohong, lain yang ia sampaikan dan lain yang ia pilih. Karena itu, quick count memiliki keakuratan yang lebih tingg. Namun, exit poll memiliki kelebihan karena dari hasil wawancara itu bisa dilihat arus pengalihan suara dari satu partai ke partai lain, atau dari satu calon ke calon lain, termasuk jika pemilih yang diwawancarai tidak mau memberi keterangan (Hafied, 2014:196-202)
5. Komunikasi Global
Selama bertahun-tahun hampir semua orang seolah tersihir oleh mantra globalisasi. Boleh dikatakan, tak ada pidato tanpa selipan kata globalisasi kendati yang mengucapkannya sering kali tidak terlalu paham betul akan esensi, arti, dampak, dan implikasinya. Istilah globalisasi pertama kali muncul 1986 dalam Oxford English Dictionary. Dalam penggunaan populer globalization dikaitkan dengan peningkatan kapital, bantuan teknologi elektronik dan digital, menghancurkan tradisi lokal, menciptakan homogen sebagai budaya dunia. Dalam banyak hal, globalisasi sering dikaitkan dengan berkurangnya peran negara serta hilangnya batas-batas negara berkat kemajuan teknologi komunikasi.
Transformasi telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu sebagaimana dinyatakan oleh Anthony Gidden bahwa kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal yang sama (Hafied, 2014:465-466)

E. Pembentukan Pendapat Umum
Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik. Saat ini kiita telah melihat bagaimana masyarakat totaliter mengontrol sistem komunikasi. Ini dilakukan oleh penguasa untuk mengawasi pendapat umum rakyatnya. Seorang diktaktor atau tiran memang sangat berkepentingan dengan pembentukan pendapat umum, yang sesuai dengan garis politik yang ditetapkan. Dengan mengawasi pendapat umum sang diktaktor akan merasa aman di kursi kekuasaannya karena pendapat umum ini kadangkala sering dianggap bisa menjadi sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi pemerintah ataupun lembaga negara lainnya karena bisa menjatuhkan kredibilitas pemerintah maupun lembaga negara lainnya (Rafael, 2014:169). Maka dari itu sangat penting bagi penguasa untuk memelihara dan membina pendapat umum dengan baik melalui komunikasi politik yang intensif, persuasive, ataupun informative, edukatif dan koersif .
Menurut Floyd Allport, dalam konteks politik, pendapat-pendapat pribadi (private opinion) menjadi pendapat publik (public opinion) jika sikap atau hal-hal yang diekspresikan itu ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah atau politik sebab tidak semua pernyataan atau ekspresi pribadi memiliki keterkaitan dengan politik. Sedangkan, menurut Bernard Henessy, pendapat umum adalah kompleks preferensi yang dinyatakan sejumlah orang tertentu mengenai isu yang menyengkut kepentingan umum. Pendapat umum ialah gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat memmpenaruhi orang lain, serta memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut, ini berarti pendapat umumhanya bisa terbentuk kalau menjadi bahan pembicaraan umum, atau jika banyak orang penting (elite) mengemukakan pendapat mereka tentang suatu isu sehingga bisa menimbulkan pro atau kontra dikalngan anggota masyarakat (Hafied, 2014:157-158).
Robert Lane dan David Sears berpendapat, bahwa pendapat umum memberikan pengarahan. Ini berarti bahwa beberapa individu akan menyetujui satu pandangan tertentu, sedangkan individu yang lain menentangnya. Memang tentang isu yang sama sering terdapta pendapat yang pro dan kontra. Di samping itu terdapat pula orang yang sama sekali tidak mempunyai pendapat tentang hal yang bersangkutan (Michael, 2008:274-275).
Pendapat umum dibedakan atas dua macam, yakni pendapat yang sudah dinyatakan (ekxternal public opinion=competent) dan pendapat yang belum dinyatakan (internal public opinion=latent). Pendapat umum dikatakan kompeten jika sudah dinyatakan dan mengkristal sebagai suatu fakta atau realitas, sedangkan pendapat umum yang laten adalah pendapat umum yang belum mengkristal dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pembentukannya. Akan tetapi, bisa jadi suatu pendapat sudah tersebar dalam bentuk desas-desus sebelum suatu peristiwa terjadi (Rafael, 2014:172)
Pengarahan merupakan ciri pokok dari suatu pendapat, namun, ada dua karakteristik lain yang menunjukkan pentingnya pengarahan tersebut. Pertama yaitu intensitas yang tampak pada frekuensi pelontaran suatu pendapat. Pendapat kuat akan lebih sering dilontarkan ketimbang pendapat yang dianggap kurang kuat. Dan pendapat yang kuat tadi secara efektif mempengaruhi perilaku orang yang mempercayainya. Pengaruh tersebut tidak hanya berlaku pada individu, namun pada kelompok, bahkan pada sebagian besar warga masyarakat yang mempercayainya (Rafael, 2014:170). Jelaslah bahwa masalah intensitas sangat penting dalam partisispasi politik pada umumnya, dan pengrekrutan pada khususnya. Yang kedua yaitu pentingnya masalah. Karena bebrapa pendapat dianggap lebih penting daripada yang lainnya, maka mungkin saja terjadi penonjolan pembicaraan pada suatu pendapat tertentu . Suatu maslah yang penting, maka akan mudah mnegundang pendapat dari berbagai kalngan masyarakat. Perilaku politik sesorang atau sekelompok orang pun bisa dipengaruhi oleh tingkat kepentingan maslah tersebut (Rafael, 2014:170).
Proses pembentukan pendapat berkaitan erat dengan proses sosialisasi politik, partisipasi dan pengrekrutan politik. Dalam hal ini pengetahuan, nilai-nilai dan sikap mereka merupakan faktor penting, karena faktor-faktor itulah yang menentukan perikau politik mereka. Selain menentukan perbedaan perilaku politik, perbedaan pengetahuan, nilai-nilai budaya dan sikap-sikap mereka pun menentukan perbedaan pandangan tentang berbagai isu publik (Rafel, 2014:169).
Suatu survey di Amerika menunjukkan bahwa pendapat umum itu bisa menjadi tidak konsisten, berdasarkan dua alasan. Pertama, karena sessorang mungkin menganut suatu pendapat hanya sampai pada tingkat tertentu. Kedua, karena pendapat umum tertentu itu tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang (Rafael, 2014:170). Disamping itu perlu juga dicatat, bahwa keterlibatan sesorang dalam penentuan pendapat tidak mengandaikan bahwaa orang yang bersangkutan tahu banyak tentang masalah yang bersangkutan. Tingkat pengetahuan dalam bidang politik berbeda-beda dari negara satu dan negara lainnya.
Suatu studi yang dilakukan di India, menunjukkan bahwa ketersediaan informasi yang memadai tentang suatu hal memudahkan orang untuk menentukan pendapat tentang hal yang bersangkutan (Rafael, 2014:171). Sesorang akan lebih mudah untuk menyatakan pendapat mengenai negraa-negara yang telah menjalin hubungan dengan mereka. Terdapat hubungan antara tingkat informasi dan kesediaan menyatakan pendapat.
Namun, hubungan tersebut hanyalah bagian dari suatu permasalahan yang lebih luas, yakni masalah yang mneyangkut hubungan antara tingkat rasionalitas seseorang atau suatu masyarakat dan pembentukan pendapat umum. Hanya orang-orang yang memiliki tingkat rasionalitas yang cukup tinggi, yang bersedia menyatakan pendapat secara sadar. Seseorang individu yang rasional lebih terbuka terhadap berbagai macam informasi. Kemudian ia juga dapat memprosesnya secara kritis dan objektif. Ia mampu memilah-milah informasi yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Dengan demikian dia mampu mengambil suatu sikap yang tepat untuk menjadi rasional.
Pendapat Umum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pendidikan, baik formal maupun non formal, banyak mempengaruhi dan membentuk persepsi seseorang.Orang berpendidikan cukup, memiliki sikap yang lebih mandiri ketimbang kelompok yang kurang berpendidikan.Yang terakhir cenderung mengikut. Kedua, kondisi Sosial, masyarakat yang terdiri dari kelompok tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit dari pada kelompok masyarakat terbuka. Dalam masyarakat tertutup, komunikasi dengan luar sulit dilakukan. Ketiga, kondisi Ekonomi, masyarakat yang kebutuhan minimumnya terpenuhi dan masalah survive bukan lagi merupakan bahaya yang mengancam, adalah masyarakat yang tenang dan demokratis. Keempat, ideologi, ideologi adalah hasil kristalisasi nilai yang ada dalam masyarakat. Ia juga merupakan pemikiran khas suatu kelompok. Karena titik tolaknya adalah kepentingan ego, maka ideologi cenderung mengarah pada egoisme atau kelompokisme. Kelima, organisasi, dalam organisasi orang berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai ragam kepentingan. Dalam organisasi orang dapat menyalurkan pendapat dan keinginannya.Karena dalam kelompok ini orang cenderung bersedia menyamakan pendapatnya, maka pendapat umum mudah terbentuk. Keenam, media massa, persepsi masyarakat dapat dibentuk oleh media massa. Media massa dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan.
Perubahan pendapat umum disebabkan oleh dua faktor berikut. Pertama, karena banyaknya perlawanan atas pendapat yang lama dari berbagai kalangan yang menghendaki perubahan segala yang ada. Makin kuat pendapat dianut seseorang, dan semakin penting pendapat tersebut bagi seluruh jajaran opini yang dianut oleh seseorang, semkain kuranglah kemungkinan terjadinya perubahan pendapat. Demikian semakin besra keyakinan sesorang pada sumber informasi, makin besar kemungkinannya pada perubahan sikap (Michael, 2008:285). Kedua, karena ketidakpercayaan atas pihak-pihak yang sebelumnya dijadikan sumber informasi yang diandalkan. Kedua faktor tersebut sangat berkaitan pula dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap mereka yang terlibat dalam proses perubahan itu.
Dalam proses ini, komunikasi politik berperan sebagai katalisator, sarana dinamis, yang memungkinkan informasi-informasi politik yang relevan bisa mencapai segenap lapisan masyarakat, dan membentuk orientasi politik pada diri warga masyarakat yang bersangkutan. Orientasi ini siftanya sama sekali tidak langgeng, pada saatnya dapat menjurus pada usaha untuk menduduki jabatan politik dan karena itu juga menjurus pada pertimbangan untuk perekrutan politik. Dalam setiap proses, komunikasi politik memainkan peranannya, namun terutama sekali memainkan peranan besar pada perubahan politik, perubahan sosial dan perubahan ekonomi. Karena itu kita spendapat dnegan Lane dan Sears yang menyatakan bahwa “suatu sistem politik dibentuk dan dituntut oleh dua hal, yaitu oleh apa yang diyakini para anggotanya dan oleh caranya mempelajari serta mengubah keyakinan-keyakinan mereka itu” (Michael, 2008:288).

BAB III
KESIMPULAN

Komunikasi dan politik merupakan suatu kajian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Komunikasi politik telah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi. Komunikasi politik merupakan transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik dan proses sosialisasi, partisipasi, dan prekrutan tergantung pada komunikasi. Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik.
Komunikasi politik itu sendiri ialah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.
Komunikasi politik hanyalah sebagian dari komunikasi sosial. Karena itu pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi sosial. Yang dimaksud adalah pola komunikasi vertikal (dari atas ke bawah dan sebaliknya), pola komunikasi horizontal (komunikasi antara individu yang satu dnegan individu yang lain, atau anatara kelompok satu dnegan kelompok lainnya), pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal) dan pola komunikasi informal (tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam suatu oraganisasi). Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik.

Daftar Pustaka

Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik. Jakarta: Balai Pustaka.
Hafied Cangara. 2014. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Miriam Budiardjo. 2008. Dsaar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Rafael Raga Maran. 2014. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
Rush, Michael & Phillip. Althoff. 2008. Pengantar Sosiologi Poltik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

GEORGE HERBERT MEAD

TEORI SOSIOLOGI MODERN
Nama : Rindang Suryani
NIM : D0313065
Pengampu : Akhmad Ramdhon
GEORGE HERBERT MEAD
Interaksionisme Simbolik
Dalam sejarah interaksi simbolik ini Cooley dan Thomas merupakan tokoh terpenting, tetapi hanya filosof George Herbert Mead yang dianggap sebagai sesepuh paling berpengaruh dari perspektif ini. Karakteristik dasar teori ini adalah suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Interaksi yang dilakukan antar individu itu berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga berkaitan dengan gerak tubuh, antara lain suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan “simbol”.
Dalam buku Mind, Self and Society, Ellsworth Faris menyatakan bahwa “barangkali yang jadi pendapat Mead adalah bahwa bukan pikiran yang pertama muncul lalu diikuti masyarakat, tetapi masyarakatlah yang lebih dahulu muncul, baru kemudian diikuti oleh kemunculan pikiran di dalam masyarakat tersebut. Pembalikan yang dilakukan Faris terhadap judul buku ini mencerminkan fakta yang diakui banyak kalangan orang, yang juga diakui Mead sendiri, bahwa masyarakat, atau lebih umum lagi kehidupan sosial, menempati prioritas dalam analisis Mead. Menurut pandangan Mead, psikologi sosial tradisional diawali oleh psikologi individu dalam upayanya menjelaskan pengalaman sosial, sebaliknya, Mead selalu memberikan prioritas pada dunia sosial dalam memahami pengalaman sosial. Mead bermaksud membedakan antara teori yang diperkenalkannya dengan teori behaviorisme. Teori behaviorisme mempunyai pandangan bahwa perilaku individu adalah sesuatu yang dapat diamati, artinya mempelajari tingkah laku manusia secara objektif dari luar. Interaksionisme simbolik menurut Mead mempelajari tindakan sosial dengan menggunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sosial itu dari sudut actor. Jadi, interaksi simbolik memandang manusia bertindak bukan semata-mata karena stimulus respons, melainkan juga didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan tersebut.
Menurut Mead, keseluruhan kehidupan sosial mendahului pikiran individu secara logis maupun temporer, dan individu yang berpikir dan sadar diri tidak mungkin ada sebelum kelompok sosial. Kelompok sosial hadir terlebih dahulu, dan dia mengarah pada perkembangan kondisi mental sadar diri. Mead dengan jelas mengetahui bahwa pandangan ekstrem dan tidak efektif ini tidak akan dapat diterapkan secara baik ke dalam kajian tindakan atau perilaku manusia. Dimulai dengan pemikiran (mind), kedirian (self), dan masyarakat (society), dan dilanjutkan dalam beberapa karyanya, Mead mulai menggabungkannya, yakni untuk menanggulangi dualisme tradisional melalui konsep dialektika hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Menurut Mead, individu itu merupakan makhluk yang sensitif, aktif, keberadaan sosialnya memberikan bentuk lingkungannya secara efektif sebagaimana lingkungan itu (sosial dan alam) mengkondisikan kesensitifan dan tindakannya: Mead menekankan bahwa individu itu bukanlah merupakan budak masyarakat.” Dia membentuk masyarakat sebagaimana masyarakat membentuk individu.
Dalam menganalisis tindakan, Mead melangkah paling dekat dengan pendekatan behavioris dan berfokus pada stimulus dan respons. Manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia memulai tindakan yang sebenarnya. Sebelum melakukan tindakan yang sebenarnya, seseorang mencoba terlebih dahulu berbagai alternatif tindakan itu melalui pertimbangan pemikirannya. Karena itu, dalam proses tindakan manusia terdapat suatu proses mental yang tertutup yang mendahului proses tindakan yang sebenarnya. Mead mengenali empat tahap dasar dan saling berhubungan di dalam tindakan. Tahap pertama adalah Impuls (dorongan hati) yang melibatkan “rangsangan pancaindra seketika” dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Tahap kedua tindakan adalah persepsi, yaitu aktor mencari, dan bereaksi terhadap, stimuli yang berhubungan dengan impuls. Persepsi melibatkan stimuli yang datang, dan juga citra-citra mental yang diciptakannya. Tahap ketiga adalah manipulasi. Ketika impuls telah mewujudkan diri dan objek telah dirasakan, langkah selanjutnya adalah memanipulasi objek atau, secara lebih umum, mengambil tindakan berkenaan dengannya. Bagi Mead manipulasi merupakan suatu jeda temporer yang penting di dalam prose situ sehingga suatu respons tidak diwujudkan seketika. Fase terakhir tindakan yaitu penyelesaian (consummation), atau lebih umum mengambil tindakan yang memuaskan impuls semula.
Berpikir menurut Mead adalah suatu proses individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya akan di tanggapinya. Dengan demikian individu tidak secara langsung menanggapi stimulus, tetapi terlebih dahulu memilih dan kemudian memutuskan stimulus yang akan ditanggapinya. Manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan memanipulasi symbol-simbol. Kemampuan itu diperlukan untuk komunikasi antarpribadi dan pikiran subjektif. Mead berpendapat, bahwa pikiran atau kesadaran manusia sejalan dengan kerangka evolusi Darwinis. Berpikir bagi Mead sama artinya setara dengan melakukan perjalanan panjang yang berlangsung dalam masa antargenerasi manusia yang bersifat subhuman. Dalam “perjalanan” itu ia harus terus menerus terlibat dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan bentuk atau karakteristiknya. Bagian penting dari pembahasan Mead adalah hubungan timbal balik antara diri sebagai objek dan diri sebagai subjek. Diri sebagai objek ditunjukkan oleh Mead melalui konsep “me”, sementara ketika sebagai subjek yang bertindak ditunjukanya dengan konsep “I”. Analisis Mead mengenai “I” membuka peluang besar bagi kebebasan dan spontanitas. Ketika “I” memengaruhi “me”, maka timbullah modifikasi konsep diri secara bertahap. Ciri utama pembeda antara manusia dan hewan adalah bahasa atau “simbol signifikan.” Simbol signifikan haruslah merupakan suatu makna yang dimengerti bersama. Ia terdiri dari dua fase, “me” dan “I”. dalam konteks ini “me” adalah sosok dari saya sebagaimana dilihat oleh orang lain, sedangkan “I” yaitu bagian yang memperhatikan diri saya sendiri. Dua hal itu menurut Mead menjadi sumber orisinalitas, kreativitas, dan spontanitas. Percakapan internal memberikan saluran melalui semua percakapan eksternal.
Mead memandang diri itu adalah individu yang menjadi objek sosial bagi dirinya. Menjadi objek sosial bagi dirinya berarti individu itu memperoleh makna-makna yang diartikan oleh orang lain disekelilingnya. Setelah diri berkembang dengan sempurna, maka diri itu tidak akan statis. Ia senantiasa akan berubah sesuai perubahan yang dialami oleh kelompok itu. “Me” itu merupakan organisasi diri yang biasa dan menurut adat. Ia mengandung sikap orang lain yang dikelola sebagai panduan bagi tingkah laku orang itu. oleh karena kita memasukkan sikap orang lain untuk membentuk kesadaran diri kita sendiri, maka “me” itu menjadi diri sebagai objek yang kita sadari semasa kita mengingat kembali tingkah laku kita. Jika diri itu hanya mengandung “me”, maka diri itu hanya menjadi agen masyarakat. Fungsi kita hanyalah memenuhi perkiraan dan harapan orang lain. Menurut Mead, diri juga mengandung “I” yang merujuk pada aspek diri yang aktif dan mengikuti gerak hati. Apa yang kita lakukan semasa merespons citra diri (me) itu tidak pernah sama dengan citra diri itu. ada perkara baru yang diciptakan antara refleksi dan tindakan, dan perkara baru dalam tindakan itulah yang dinamakan “I”. jadi, “I” itu merupakan aspek diri yang kreatif dan inovatif, yang memungkinkan bentuk-bentuk baru tingkah laku terwujud dalam tindakan seseorang itu.
Banyak pemikiran Mead secara umum, dan khususnya mengenai pikiran, melibatkan ide-idenya mengenai konsep diri yang sangat penting, pada dasarnya kemampuan untuk menjadikan diri sendiri sebagai objek; diri adalah kemampuan khas untuk menjadi subjek dan objek. Seperti yang berlaku pada semua konsep utama Mead, diri mengandaikan suatu proses sosial: komunikasi di antara manusia. Diri muncul seiring dengaan perkembangan dan melalui kegiatan dan hubungan-hubungan sosial. Agar dapat mempunyai diri para individu harus mampu “keluar dari dirinya” sehingga dapat mengevaluasi diri, sehingga dapat menjadi objek bagi diri sendiri. “Diri” ini berkembang ketika orang belajar “mengambil peran orang lain” atau masuk ke dalam pertandingan (games) ketimbang permainan (play). Selanjutnya Mead menggunakan istilah masyarakat yang berarti proses sosial yang terus-menurus yang mendahului pikiran maupun diri. Karena iu, maanfaanya di dalam memenuk pikiran dan diri, masyarakat jelas mempunyai peran sentral bagi Mead. Pada level yang lain, masyarakat bagi Mead menggambarkan sekumpulan respons yang teratur yang diambil alih oleh individu di dalm bentuk “diriku”. Denan demikian, di dalam arti tersebut para individu membawa masyarakat ke sekitarnya, memberinya kemampuan, melalui kritik diri, untuk mengendalikan diri mereka. Pada level masyarakat yang lebih spesifik, Mead mempunyai sejumlah hal untuk dikatakan mengenai lembaga-lembaga sosial. Mead secara luas mendefinisikan suatu lembaga sosial “respon bersama di dalam komunitas” atau kebiasaan-kebiasaan hidup komunitas”. Dalam pandanan Mead, orang tidak mempunyai diri atau tidak merupakan anggota sejati komunitas kalau dia belum dapat merespons dirinya seperti yang dilakukan komunitas yang lebih besar. Untuk melakukan hal itu, orang harus menginternalisasi sikap-sikap bersama komunitas itu.

DAFTAR PUSTAKA
Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
Ritzer, George, dan Goodman, Douglas. Teori Sosiologi Dari Teori sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

TEORI SOSIOLOGI KLASIK E. DURKHEIM

NAMA : RINDANG SURYANI
NIM : D0313065
MAKUL : TEORI SOSIOLOGI KLASIK

DEFINISI TEORI
• Teori merupakan penjelasan-penjelasan kenyataan empirik atau kanyataan-kenyataan sosial.
• Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi-abstraksi pengertian maupun hubungan–hubungan pada proposisi.
• Teori adalah rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih.
• Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variable, dengan menentukan hubungan antar variable, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.
• Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.
• Menurut Soerjono Soekanto, suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu dalam bentuk yang paling sederhana, teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.
• Menurut Kerlinger, Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

DEFINISI PROPOSISI
• Proposisi adalah pertanyaan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya.
• Proposisi adalah hubungan antara dua konsep atau lebih.
• Proposisi adalah pernyataan atau statemen dimana suatu hal diakui atau diingkari, jadi proposisi bersifat mengakui atau meneguhkan hubungan antar gagasan.
• Proposisi adalah mengakui atau meneguhkan hubungan antar gagasan jika di dalamnya terdapat sebuah term yang mengakui atau meneguhkan term yang lain.
• Proposisi adalah suatu ekspresi verbal dari keputusan yang berisi pengakuan atau peningkatan sesuatu predikat terhadap suatu yang lain, yang dapat dinilai benar atau salah.

JENIS-JENIS KONSEP
• Empirical concept : observable concept : konsep yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, misalnya almari, mobil.
• Inferential concept : non observable concept : konsep yang sulit diamati dalam kehidupan sehari-hari, contoh tekanan darah
• Abstract concept, menurut abstraksi nya konsep terbagi atas : abstrak konkreta (gaji), abstrak abstrakta (pendapatan), dan abstrak ilata (status ekonomi).

JENIS – JENIS VARIABEL
• Variabel kategorika, mempunyai 2 golongan (dikotomi) atau lebih (politomi)
• Variabel berkesinambungan, rangkaian nilai yang memperjarak (range) tertentu.
• Variabel Independen
Variable ini sering disebut sebagai Variabel Stimulus, Predictor, Antecedent, Variabel Pengaruh, Variabel Perlakuan, Kausa, Treatment, Risiko, atau Variabel bebas. Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel Dependen (terikat). Dinamakan sebagai Variabel Bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain.
• Variabel Dependen
Sering disebut sebagai Variabel Out Put, Kriteria, Konsekuen, Variabel Efek, Variabel Terpengaruh, Variabel Terikat atau Variabel Tergantung. Variabel Terikat merupakan Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.Disebut Variabel Terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas/variabel independent.
• Variabel Kualitatif
Adalah variabel yang menunjukan suatu intensitas yang sulit diukur dengan angka.
• Variabel Moderator
Variabel Moderator adalah variabel yang mempengaruhi (Memperkuat dan Memperlemah) hubungan antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat. Variabel ini sering disebut variabel independen kedua.
• Variabel Intervening
Variabel Intervening adalah Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara Variabel Bebas dengan Variabel Terikat, tetapi Tidak Dapat Diamati dan Diukur. Variabel ini merupakan variabel Penyela/Antara yang terletak diantara Variabel Bebas dan Variabel Terikat, sehingga Variabel Bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya Variabel Terikat.
• Variabel Kontrol
Variabel Kontrol adalah Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh factor luar yang tidak diteliti.
Variabel Kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan, melalui penelitian eksperimental.

DEFINISI FAKTA SOSIAL
Durkheim (1895/1982) menyatakan bahwa pokok bahasan sosiologi haruslah berupa studi atas fakta sosial. Fakta sosial bukan fakta individual. Secara singkat, fakta sosial terdiri dari struktur sosial, norma budaya, dan nilai yang berada di luar dan memaksa aktor.
Fakta sosial menurut Durkheim adalah semua cara bertindak yang fix, yang mampu bekerja atas individu sebagai tekanan dari luar atau setiap cara bertindak yang umumnya terdapat dalam satu masyarakat tertentu yang memilki eksistensinya sendiri yang terlepas dari manifestasi diri sendiri.
Menurut Margaret Poloma, Fakta sosial adalah suatu konsep yang memiliki realitasnya sendiri, yang empiris diluar imajinasi seseorang.
Emile Durkheim menyebut fakta sosial sebagai “thing” (sesuatu yang dianggap suatu benda)
Fakta sosial dianggap sebagai “sesuatu” (S. Jones, 1996) dan dipelajari secara empiris. Artinya, bahwa fakta sosial mesti dipelajari dengan perolehan data dari luar pikiran kita melalui observasi dan eksperimen. Studi empiris tentang fakta sosial ini sebagaimana yang termuat dalam sosiologi Durkheimian terpisah dari pendekatan filosofis.
(Durkheim, 1895/1982: 13) Fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individual.
Durkheim memberikan dua definisi untuk fakta sosial agar sosiologi bisa dibedakan dari psikologi, yaitu:
1. Pengalaman sebagai sebuah paksaan eksternal dan bukannya dorongan internal
2. Fakta sosial umum meliputi seluruh masyarakat dan tidak terikat pada individu partikular apapun.
Durkheim berpendapat bahwa fakta sosial tidak bisa direduksi kepada individu, namun mesti dipelajari sebagai realitas mereka. Durkheim menyebut fakta sosial dengan istilah Latin sui generis, yang berarti “unik”. Durkheim menggunakan istilah ini untuk menjelaskan bahwa fakta sosial memiliki karakter unik yang tidak bisa direduksi menjadi sebatas kesadaran individual. Jika fakta sosial bisa dijelaskan dengan merujuk pada individu, maka sosiologi akan tereduksi menjadi psikologi. Dan kenyataannya, fakta sosial memang bisa dijelaskan dengan fakta sosial yang lain.
Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua macam :
1. Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (external world).
2. Dalam bentuk non material, yaitu merupakan fenomena yang bersifat inter subjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia.

KARAKTERISTIK FAKTA SOSIAL
• Bersifat eksternal terhadap individu, eksternal artinya fakta tersebut berada diluar pertimbangan-pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada didunia.
• Mempunyai kekuatan memaksa kepada individu untuk berperilaku sesuai dengan cara berpikir fakta sosial, meskipun hal itu bukan atas kemauan dan kehendak individu.
• Fakta sosial harus bersifat umum atau tersebar luas dalam masyarakat, sehingga fakta sosial itu merupakan nilai masyarakat secara keseluruhan.

CONTOH FAKTA SOSIAL
• Kebiasaan
• Peraturan hukum / norma
• Mode
• Arsitektur
• Agama
• Masyarakat ( paling umum dan paling benar )
• Beban moral
• Kesepakatan sosial

CARA MENJELASKAN FAKTA SOSIAL
• Salah satu prinsip metodelogi yang ditekankan oleh E. Durkheim fakta sosial harus dijelaskan dalam hubungannya dengan fakta sosial lainnya, bukan fakta individual sebab yang menentukan fakta sosial harus dicari dari fakta sosial lainnya.
• Asal usul suatu gejala sosial atau fakta sosial dan fungsi-fungsinya merupakan 2 masalah yang berbeda. Menurut Durkeim apabila penjelasan mengenai fakta sosial atau gejala sosial diberikan maka harus dipisahkan antara sebab yang mengakibatkan munculnya gejala sosial dan fungsi-fungsi yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Douglas J. Goodman, Ritzer, George. Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008.
E. Sumaryono, Dasar-Dasar Logika. Yogyakarta : Kanisius, 1999.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012.
Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006.

GENDER DAN KETIDAKADILAN

Nama : Rindang Suryani
NIM : D0313065
GENDER DAN KETIDAKADILAN
Konsep gender dan jenis kelamin (sex)
Analisis gender sebagaimana layaknya teori sosial lainnya seperti analisis kelas, analisis kebudayaan dan analisis wacana merupakan alat analisis untuk memahami realitas sosial. Analisis gender membantu mamahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender tersebut. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi akibat ketidakadilan gender sementara kaum laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender.
Pemahaman dan pembeda antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisa untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini karena ada kaitan erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.
Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakun, memproduksi sperma dan seterusnya. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran-saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki alat vagina, mempunyai alat menyusui dan sebagainya. Dengan demikian seks mengandung arti perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang secara biologis serta memiliki perbedaan dan ciri-ciri sendiri. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Secara biologis alat-alat biologis tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan (kodrat).
Sementara itu konsep gender adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan lain sebagainya. Sifat-sifat tersebut bukanlah kodrat, karena tidak abadi dan dapat dipertukarkan. Jadi semua sifat yang dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki, yang berubah sesuai waktu, tempat dan kelas sosial disebut dengan gender. Gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Ketidaksetaraan gender
Sejarah perbedaan gender (gender difference) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidak seimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Manifestasi ketidakadilan gender tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum. Banyak data yang menunjukkan bahwa prosentase perempuan yang bekerja di sector public berada di bawah laki-laki. Di lain pihak perempuan yang bekerja untuk menopang penghasilan keluarga memiliki beban kerja yang sangat berat, karena selain bekaerja di sektor formal maupun non formal masih harus menyelesaikan pekerjaan domestic tanpa bantuan dari laki-laki. Peran perempuan yang sudah menikah,bermasyarakat, dan berbangsa menjalankan tiga peran sekaligus yaitu peran produktif, reproduktif dan peran sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsepsi gender dalam pembagian kerja belum sepenuhnya tercapai.
Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan
Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun, yang menjadi masalah, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni : Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi iedologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi.
Gender dan marginalisasi perempuan. Bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah proses marginalisasi atau pemiskinan terhadap kaum perempuan. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.
Gender dan subordinasi pekerjaan perempuan. Subordinasi adalah anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Hal ini disebabkan karena belum terkondisikannya konsep gender dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi perempuan. Anggapan bahwa perempuan irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.
Gender dan streotipe atas pekerjaan perempuan. Streotipe adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu, dan biasanya pelabelan ini selalu berakibat pada ketidakadilan, sehingga dinamakan pelabelan negatif. Akibat adanya streotipe (pelabelan) ini banyak tindakan-tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat.
Gender dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia ini bermacam-macam sumbernya, ada salah satu jenis kekerasan yang bersumber anggapan gender. Kekerasan ini disebut sebagai “gender-related violence”, yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk kejahatan dapat di golongkan dalam kekerasan gender, baik dilakukan di tingkat rumah tangga sampai ditigkat negara, bahkan tafsiran agama.
Gender dan beban kerja lebih berat. Peran perempuan mengalami perkembangan yang cukup cepat dengan berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasarkan pendekatan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Namun perlu dicermati bahwa perkembangan perempuan tidaklah “mengubah” peranannya yang “lama” yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga (peran reproduktif). Maka dari itu perkembangan peranan perempuan ini sifatnya menambah, dan umumnya perempuan mengerjakan peranan sekaligus untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Untuk itulah maka beban kerja perempuan terkesan berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
Handayani, Trisakti dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang. 2001.

MASALAH SOSIAL KONTEMPORER

KURANGNYA KONTROL SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PROSTITUSI DI KAWASAN RRI SOLO
Disusun Untuk Memenuhi Ujian Kompetensi Dasar 1 Mata Kuliah Masalah Sosial Kontemporer Dengan Dosen Pengampu Dra. Suyatmi, M.S.

Disusun oleh :
1. Didin Dinda Rukmana (D0313019)
2. Intan Purnama Sari (D0313041)
3. Rindang Suryani (D0313065)

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014
LATAR BELAKANG

Industri seks di Indonesia makin meluas. Pada dasarnya dorongan seks itu bersifat alamiah, seperti rasa lapar dan dahaga yang tidak dibuat–buat. Maka dari itu manusia tidak bisa mengaturnya, namun pelaksanaan seks tersebut bisa diatur dalam norma agama dan masyarakat. Akan tetapi, masih banyak pelaksanaan seks yang dilakukan illegal secara freesex atau prostitusi. Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. (Kartini Kartono, 2005: 214)
Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya. Banyak kota di Indonesia yang menjadi tempat pelacuran. Tak terkecuali kota Solo. Pemkot Solo sudah menutup lokalisasi pelacuran di Silir, Semanggi. Namun setelah penutupan itu aktivitas pekerja seks di Solo semakin liar. Di Solo ada beberapa tempat yang digunakan untuk lokalisasi tempat pelacuran. Diantaranya di Kecamatan Banjarsari, Laweyan, dan Purwosari.
Di Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Kestalan, terutama di kawasan RRI, sering terlihat pelacuran jalanan yaitu pelacuran yang menanti tamu di pinggir jalan tertentu di waktu malam hari. Keadaan di kawasan RRI sendiri sangat mendukung untuk lokalisasi pelacuran karena di kawasan RRI dekat dengan stasiun dan terminal yang mana menjadi tempat transit para pendatang. Di Banjarsari sendiri ada 46 hotel yang bebas menerima aktivitas pekerja seks.
Lokalisasi pelacuran di kawasan RRI adalah tempat pelacuran terbuka. Letaknya yang berada di tengah kota, sangat mudah dijangkau. (Rahesli Humsona. 2010: 15) Di kawasan RRI masih menjamur karena tarif pekerja seks disana tergolong sangat murah. Maka dari itu banyak ‘tamu’ yang ingin mencoba dan pekerja seks yang ingin menjualkan jasanya.

TEORI

Teori anomi dari Durkheim yang dikembangkan oleh Robert K. Merton menganggap bahwa banyak kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi, dengan demikian diperlukan adanya aturan umum atau organisasi-organisasi sosial untuk menjaga tindakan sewenang-wenang daripada anggota-anggota masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan itu.
Situasi anomi dapat berakibat negatif bagi sekelompok masyarakat, karena untuk mencapai tujuan statusnya ada masyarakat yang terpaksa mencapainya melalui cara yang tidak sah, diantaranya lewat penyimpangan, (Dwi Nugroho, 2006: 111) misalnya dengan menjadi pelacur.
Durkheim mengemukakan bahwa moral penting bagi manusia karena tanpa itu, manusia akan diperbudak oleh nafsu-nafsu yang terus meluas dan tidak pernah puas. (George Ritzer, 2012: 137) Tanpa adanya moral, manusia bisa dengan mudah berperilaku menyimpang karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Orang-orang akan dipaksakan oleh nafsu-nafsu mereka untuk mengusahakan pemuasan yang membabi buta, tetapi pemuasan yang baru hanya akan membawa kepada kebutuhan-kebutuhan yang semakin banyak.
Teori Sigmund Freud menyatakan bahwa hubungan kelamin campur aduk seperti yang dilakukan oleh wanita pelacur disebabkan karena wanita tersebut telah mengalami kekecewaan pada permulaan kehidupan seksualnya. (Alam, 1985: 41) Jadi, adanya pelacur atau pekerja seks dimulai karena adanya kegagalan dalam kehidupan seksualnya.

REKOMENDASI

Kawasan RRI menjadi lokalisasi pelacuran yang tersebar di depan, belakang, timur, dan barat RRI. Di kompleks tersebut tersedia hotel, wisma, kost-kostan, salon, panti pijat, dan berbagai warung makan. Lokalisasi pelacuran di kawasan RRI buka selama 24 jam, paling ramai sekitar jam 9 malam sampai jam 3 pagi.
Lokalisasi di kawasan RRI bersifat terbuka, bukan terselubung. Prostitusi yang dilakukan disini tidak melalui germo atau mucikari, kebanyakan para pekerja seks menawarkan dirinya sendiri. Banyak juga jasa yang menawarkan akses untuk mempermudah mencari pekerja seks, disebut juga calo yaitu melalui tukang becak, tukang ojek, ataupun pedagang warung bahkan suami dari si pekerja seks tersebut.
Para pekerja seks yang berada di kawasan RRI mayoritas adalah pendatang. Mulai dari usia belasan hingga 40-an tahun. Mayoritas pekerja seks tersebut berusia 26 tahun ke atas. Mereka berada di sebuah kost-kostan. Para pekerja seks yang baru biasanya ditampung dalam kost-kostan yang terdiri dari 5-10 orang. Selain prostitusi, mereka juga mengkonsumsi rokok dan minuman keras.
Jika malam hari tiba, pekerja seks berada di pinggir jalan dengan menggunakan pakaian minim dengan make up yang mencolok untuk menunggu pelanggan. Di depan warung makan dan hotel juga ada banyak calo-calo yang sedang berdiri, duduk, atau berbincang sesama calo. Para calo akan menghampiri lelaki yang lewat dari yang berkendaraan motor hingga mobil dengan kecepatan pelan untuk menawarkan jasa pekerja seks.
Jika antara calo, pengguna dan pekerja seks sudah sepakat dalam urusan harga dan durasi waktu (short time atau long time) maka pekerja seks akan diserahkan kepada penggunanya. Dalam urusan selanjutnya diserahkan sepenuhnya oleh si pengguna. Apakah ingin mencari hotel di sekitar RRI atau ingin mencari hotel yang lain, bahkan ada yang dibawa ke tempat yang lain (luar kota Solo). Untuk memenuhi kepuasan pengguna tidak banyak para pekerja seks yang mau diajak ke tempat lain (luar Solo). Karena mereka mempunyai ketakutan akan bahaya yang manimpa dirinya.
Lokalisasi pelacuran disini terkenal dengan tarif bayarnya yang rendah. Pekerja seks maupun penggunanya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Para pekerja seks di lokasi RRI ini termasuk dalam kategori streetwalkers, yaitu dimana tipe pekerja seks ini paling mudah dilihat segala aktifitasnya.
Dengan adanya kapasitas pengetahuan dan pendidikan yang rendah serta didukung perekonomian yang minim membuat mereka masuk dalam kehidupan prostitusi ini. Sehingga disini para pekerja seks tidak hanya sebagai pemuas nafsu para lelaki hidung belang melainkan untuk menopang perekonomian mereka.
Dengan adanya lokasi prostitusi yang terbuka dan telah berlangsung cukup lama, akan membuat masyarakat menerima kehadiran mereka, walaupun sebagian dari mereka menerima lokasi prostitusi itu dengan terpaksa. Dan apalagi mereka yang telah menerima kehadiran prostitusi itu, telah diuntungkan dengan adanya prostitusi tersebut.
Prostitusi di kawasan RRI ini nampaknya dibiarkan oleh aparat pemerintahan. Pemerintah kurang tanggap mengatasi masalah prostitusi ini. Sehingga Prostitusi di lokasi RRI ini cenderung bebas dan terbuka serta didukung dengan tidak adanya aparat kepolisian yang berada disekitar lokasi prostitusi yang berfungsi sebagai badan pengawas dalam kehidupan masyarakat.
Prostitusi adalah sebuah permasalahan sosial. Namun sampai sekarang, praktek prostitusi masih saja ada. Dan masyarakat sendiri seakan bersikap pasrah dan menerima keberadaan prostitusi tersebut. Masyarakat sudah terbiasa dengan praktek prostitusi yang beroperasi di sekitar mereka. Mereka sendiri menyadari bahwa selain menimbulkan hal negatif dengan adanya prostitusi seperti rawannya terkena penyakit seks menular, hingga semakin hilangnya moralitas orang di negeri ini.
Dari pihak RRI sendiri, (yang mana lokalisasi pelacuran menggunakan nama RRI, bukan nama tempat, atau nama jalan) merasa sudah terbiasa dan mereka tidak merasa terganggu dengan aktivitas di sekitarnya. Karena bagi mereka yang terpenting adalah tidak saling menganggu. Tidak adanya kaitan antara aktivitas pelacuran dengan pihak RRI, maka diantara mereka tidak saling mengurus dan mencampuri pekerjaan masing-masing.
Namun di balik hal negatif yang dihadirkan, ada hal positif yang muncul karena prostitusi. Dengan beroperasinya prostitusi akan menghadirkan pintu pendapatan bagi masyarakat setempat. Misalnya masyarakat bisa membuka warung makan di daerah lokalisasi untuk menyediakan makanan dan minuman bagi pekerja seks dan penggunanya yang mana jelas sangat memberi keuntungan yang banyak.
Selain makanan dan minuman, masyarakat justru hadir untuk mempersiapkan kebutuhan mereka seperti rokok, minuman keras, serta alat kontrasepsinya. Dan tidak hanya penjual makanan, minuman dan rokok ataupun minuman keras namun masyarakat yang memiliki kost dapat disewakan sebagai tempat untuk para pekerja seks itu melayani pelangganya.
Dimana kebutuhan yang disediakan masyarakat sangat mendukung dalam pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yaitu antara pekerja seks dengan pelanggan mereka. Jika pandangan masyarakat terus terkontruksi bahwa prostitusi juga menyebabkan faktor peningkat pendapatan mereka, maka tidak sulit lagi untuk masyarakat justru malah mendukung dan menerima praktek prostitusi. Masyarakat semakin mendukung eksistensi prostitusi yang mungkin akan semakin berkembang.
Lantas dimanakah letak peran masyarakat yang seharusnya menjadi kontrol sosial untuk menumpas masalah sosial berupa prostitusi ini? Strategi apa lagi yang bisa dilakukan masyarakat untuk membasmi prostitusi ketika masyarakatnya malah mendukung dan malah senang untuk menikmati adanya praktek prostitusi? Dan apakah masyarakat akan tetap diam dengan keadaan sekitar mereka yang dipenuhi oleh banyak kasus prostitusi?

KESIMPULAN

Dengan mahalnya semua kebutuhan manusia dan manusia dituntut untuk memenuhi itu semua, maka semua ini tidak akan bisa terpenuhi tanpa adanya kerja keras. Belum disaat seseorang hanya memiliki pendidikan yang rendah serta tidak adanya keahlian yang dapat mendukung mereka dan lemahnya moral yang mereka miliki, maka mereka akan melakukan apapun untuk mencukupi hal tersebut. Tidak memandang itu baik atau buruk dalam masyarakat yang penting itu dapat menopang kehidupan mereka.
Prostitusi lah yang menjadi jalan satu–satunya untuk memenuhi kebutuhan mereka, apalagi prostitusi yang mereka lakukan bebas dan tidak ada kontrol dari masyarakat maupun aparat kepolisian yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat maka perilaku prostitusi ini secara bebas dan terbuka hadir dalam masyarakat. Dan apalagi yang memperoleh bayaran murah mereka hanya akan menjadi langganan para lelaki hidung belang yang memiliki kantong tipis. Tidak selamanya penyimpangan dalam masyarakat itu menggangu dalam kehidupan masyarakat, keuntunganlah yang membuat mereka buta akan mana hal yang baik dan buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Alam. 1985. Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia. Bandung: Alumni
Dwi Narwoko, Bagong Suyanto. 2006. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana
Rahesli Humsona. 2010. Trafiking, Jaringan Prostitusi Anak di Solo. Yogyakarta: Elmatera
Kartini Kartono. 2005. Patologi Sosial. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

NEO LIBERALISME

Nama : Rindang Suryani
NIM : D0313065
Pengampu : Akhmad Ramdhon

NEO-LIBERALISME
Paham Liberalisme dipelopori Adam Smith, pakar ekonomi Inggris dalam karya legendearisnya, The Wealth of Nations (1776). Sistem ini sempat menjadi dasar kebijakan ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa kegagalan Liberalisme dengan terjadinya Great Depression di tahun 1930. Sistem ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi pemerintah ini mengalami kegagalan dalam mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu.
Selanjutnya, sistem Liberalisme digantikan oleh gagasan John Maynard Keynes, yang mengatakan mengenai perlunya intervensi kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian. Sistem dan kebijakan yang dianjurkan Keynes ini pernah diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Rooselvelt, dalam kebijakan New Deal. Kebijakan ini terbukti sukses karena mampu membawa negara Amerika Serikat selamat dari bencana krisis ekonomi. Inti dari gagasan John Maynard Keynes adalah tentang penggunaan full employment (membuka lapangan kerja rakyat). Hal ini bermakna sebagai bentuk pengakuan terhadap besarnya peranan buruh dan pekerja dalam pembentukan modal (kapital) dan pengembangan industry serta pentingnya peran pemerintah serta bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Kebijakan Keynes ini mampu menggeser dominasi paham Liberalisme dalam kurun waktu sekitar dua dasawarsa. Sampai kemudian muncul kembali krisis ekonomi kapitalis yang berakibat pada berkurangnya tingkat keuntungan, tetapi kedudukan perusahaan-perusahaan trans-nasional (TNC) makin luas dan kuat. Menguatnya kekuatan modal politik perusahaan trans-nasional yang banyak muncul di negara maju makin meningkatkan tekanan untuk mengurangi berbagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian, karena hal itu akan berpengaruh pada berkurangnya keuntungan yang mereka terima.
Kemudian melalui kebijakan politik dan ekonomi di negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, kalangan pebisnis kapitalis mampu memaksakan penggunaan kembali paham Liberalisme gaya baru atau yang lebih dikenal dengan paham Neo-Liberalisme. Neo-Liebralisme sebagai perwujudan baru paham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Tokoh-tokoh yang masuk kelompok Neo-Liberalisme adalah F. A. Hayek, Milton Friedman, Gary S. Becker dan George Stigler. Dari beberapa tokoh tersebut, F. A. Hayek (1900-1992) dapat dikatakan sebagai “motor” aliran Neoliberalisme. Hayek dapat dikatakan sebagai tokoh kedua setelah Adam Smith yang sangat mendukung paham individualisme. Sama seperti Adam Smith, Hayek mengatakan kebebasan yang diberikan pada tiap individu justru akan memberikan dampak positif bagi masyarakat: “walau tiap individu melakukan reaksi secara sendiri-sendiri, hasilnya justru melahirkan sebuah keseimbangan yang membahagiakan semua pihak”.
Neo liberalisme menentang campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam ekonomi, campur tangan pemerintah yang terlalu dalam justru akan mematikan kreativitas individu. Pemasungan kreativitas manusia ini perlu dicegah, sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bagi pendukung Neo liberalisme, pertumbuhan ekonomi akan optimal jika lalu lintas barang/ jasa/ modal tidak dikontrol oleh aturan atau regulasi apa pun. Optimalisasi itu sendiri hanya akan terjadi bila barang, jasa, dan modal dimiliki sekaligus oleh orang orang-perorangan yang akan digerakkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Landasan utama aliran Neo liberalisme ialah bahwa hubungan antar pribadi dan sosial harus dipahami sesuai konsep dan tolok ukur ekonomi. Kelompok Neo liberalism percaya bahwa pasarlah yang harus dijadikan sebagai prinsip dasar dalam masyarakat dan negara. Bahkan lebih jauh dari itu, pasar harus dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah. Paham Neo liberalisme ini menegaskan bahwa perusahaan swasta harus bebas dari intervensi pemerintah, bebas dalam menjalankan usaha dan mencari keuntungan tanpa mepertimbangkan dampak sosial yang mungkin diakibatkannya. Selanjutnya mengurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak perlu (yang menurut paham Neo liberal tidak perlu di tanggung oleh negara), seperti subsidi untuk pelayanan sosial, anggaran pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Kemudian perlu di terapkan deregulasi ekonomi, karena adanya regulasi hamper selalu berakibat mengurangi keuntungan bagi pihak pengusaha (pemilik modal), termasuk jangan ada regulasi mengenai lingkungan hidup (AMDAL), keselamatan kerja, upah minimum dan lain sebagainya. Neo liberal ini juga menginginkan adanya privatisasi atau sawastanisasi badan usaha milik negara. Privatisasi ini juga dilakukan pada perusahaan-perusahaan strategis yang melayani kepentingan rakyat banyak seperti perusahaan listrik, gas, pertambangan dan minyak, sekolah dan rumah sakit dan sebagainya yang selama ini dokelola oleh negara. Walau hal ini akah mengarahkan pada konsentrasi modal di tangan sedikit orang dalam bentuk praktik monopoli dan oligopoly, yang pada akhirnya akan memaksa rakyat kecil membayar lebih mahal (tanpa subsidi) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Konsep- konsep pelayanan umum seperti kewajiban negara atau pemerintah untuk menyediakan barang-barang public, gotong royong, serta berbagai keyakinan atau konsep solidaritas sosial yang hidup di masyarakat, untuk selanjutnya digantikan dengan gagasan tentang tanggung jawab individual. Masing-masing orang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan sendiri-sendiri. Golongan paling miskin di masyarakat akan menjadi korban dari gagasan ini karena merekalah yang paling kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri.
Neo liberal ini akan berakibat bahwa perusahaan swasta yang sepenuhnya bebas dari intervensi dan regulasi pemerintah sebagaimana yang ditetapkan (misalnya, UU Ketenagakerjaan dan sebagainya) bisa bertindak semaunya, tanpa mempeduli dampak sosialnya terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Padahal kegiatan para produsen atau perusahaan swasta dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomis sebesar-besarnya berpotensi besar menghasilkan dampak negative yang merugikan kehidupan sosio-ekonomi masyarakat atau para konsumen. Kebijakan deregulasi yang disarankan oleh Bank Dunia dan IMF lebih banyak diterapkan dalam gerak modal dan uang, tidak dalam gerak buruh dan tenaga kerja. Dalam banyak kasus, negara-negara maju justru menuntut pemerintah di negara-negara berkembang untuk lebih ketat mengontrol buruh. Deregulasi seperti hanya akal-akalan untuk meberikan hak istimewa dan kekuasaan yang sangat besar pada pemilik modal. Dengan bebasnya modal untuk keluar masuk suatu negara, para investor tidak lagi terikat pada berbagai aturan, seperti aturan lokasi produksi, sumber modal, teknologi produksi, partisipasi penduduk setempat dan sebagainya. Selanjutnnya prinsip Neo liberal yang menyatakan agar negara mengurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak perlu (yang menurut paham Neo liberal tidak perlu di tanggung oleh negara), maka mau tidak mau hal ini akan berdampak pada pembatasan atau pengurangan anggaran anggaran untuk subsidi pada sektor-sektor pelayanan public, misalnya subsidi untuk pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Neo liberal juga meninginkan pemerintah mengurangi program-program kesejahteraan yang sering menimbulkan inefensieansi. Dalam hal ini, pakar ekonomi politik Neo liberal tidak sepenuhnya keliru mengkritk program-program kesejahteraan yang tidak efisien dan bisa menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan orang malas berusaha memecahkan masalah sendiri, sebab ketika menghadapi masalah akan selalu ada uluran tangan dari pemerintah.
Neo liberalisme menganjurkan privatisasi bagi BUMN, tentu bagi masyarakat Indonesia gagasan ini tidak cocok, karena pertimbangan yang mencantumkan bahwa,” untuk BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu dikuasai dan diselenggarakan oleh negara” (pasal 33 UUD 1945). Privatisasi dapat mengarahkan pada penumpukan dan konsentrasi modal di tangan segelintir orang yang kemudian berujung dalam bentuk praktik monopoli yang pada akhirnya akan memaksa rakyat kecil membayar lebih mahal (karena subsidi dicabut atau dikurangi) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan makanan, listrik, air, bahan bakar, ongkos transportasi, biaya sekolah atau kuliah.

DAFTAR PUSTAKA
Rudy, Teuku May, Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik hingga Ancaman Globalisasi. Bandung: Nuansa, 2007.
Deliarnov, Ekonomi Politik. Pekanbaru: Erlangga, 2006.
Hermawan, Yulius P, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
Baswir, Revrisond, Bahaya Neoliberalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Winarno, Budi, Melawan Gurita Neoliberalisme. Yogyakarta: Erlangga, 2010.

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS

TEORI SOSIOLOGI MODERN
Nama : Rindang Suryani
NIM : D0313065
Pengampu : Akhmad Ramdhon

TALCOTT PARSONS
Talcoott Parsons, seorang tokoh sosiolog yang tertarik pada pemikiran sosiolog Emile Durkheim, ekonom Alfred Marshall, sosiolog Engineer Vilfredo Pareto, dan sosiolog-ekonom Max Weber. Ketertarikannya terhadap karya Marshall, Weber, dan Pareto ini menghasilkan sebuah buku yang berjudul The Structure of Social Action. Pengaruh Weber terhadap Parson yakni terkait dengan tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain (tindakan sosial). Tindakan itu tidak dilihat dari serangkaian alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan seperti ini hanya dapat dipahami dari serangkaian makna yang terkandung di dalamnya, yang diberikan oleh individu dalam interaksi itu. Pemikiran Durkheim juga berpengaruh terhadap pandangan Parson. Durkheim menjelaskan tentang “kesadaran” yang dimulai dari “kesadaran kolektif-melampaui batas individu-individu,” sedangkan Weber melihat justru kesadaran individu kemudian menjadi kesadaran umum. Parsons, melihat keduanya sebagai sesuatu yang dapat dikompromikan, yaitu teori mengenai ide dan tindakan. Pareto juga berpengaruh terhadap pemikiran Parsons, yaitu tentang konsep sistem sosial. Di antara pengaruhnya yang nyata adalah mengenai konsep keseimbangan sistem, dan karena itu Parsons berpikiran bahwa sistem sosial cenderung bergerak kearah keseimbangan atau stabilitas. Keteraturan sosial merupakan norma dari suatu sistem. Jika kemudian terjadi kekacauan, maka akan ada proses dan mekanisme penyesuaian dan akhirnya akan kembali kepada keadaan normal. Pemikiran Weber juga berpengaruh terhadap teori Parsons, dan ini terbukti dari bukunya tentang The Stucture of Social Action menyangkut konsep tindakan sosial yang rasional.
Fenomena yang dijelaskan oleh Parsons adalah teori struktural fungsional. Pokok persoalan yang dikaji adalah keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Selain itu, ia juga mengkaji tindakan sosial yang rasional dan sistem sosial. Dalam bukunya The Structural of Social Action, ia mengkaji konsep tindakan sosial rasional. Basis dasar dari teori aksi Parsons ini yaitu apa yang dinamakan unit aksi, yang memiliki empat komponen. Keempat komponen tersebut antara lain, eksistensi aktor, kemudian unit aksi yang terlibat tujuan, lalu situasi kondisi, dan sarana lainnya, yaitu norma dan nilai-nilai. Inilah yan kemudian dikenal sebagai konsep voluntarisme dalam teorinya Parsons. Inti persoalannya adalah kemampuan individu untuk melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka untuk mencapai tujuan. Aspek lain yan dikaji Parsons adalah sisem sosial yang terdapat dalam bukunya The Social System yang terbit tahun 1951. Karya ini dipengaruhi oleh Pareto tentang sistem sosial. Sistem sosial menurutnya ialah sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan sosial bisa diorganisasi. Di samping itu juga terdapat dua sistem tindakan lain yang saling melengkapi, yakni sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol serta sistem kepribadian para pelaku individual. Menurut arti luas, sistem adalah dua unit atau lebih yang berinteraksi unit-unit itu mungkin berupa aspek psikologis manusia, para individu selaku keseluruhan, atau aspek psikologis kelompok. Sistem sosial adalah sejenis sistem khusus-sekelompok individu yang berinteraksi, masing-masing individu mencoba mendapatkan kepuasan dirinya secara maksimum dalam sistem sosial tertentu, berusaha mengejar kebahagiaan dirinya sendiri, dan arti kebahagiaan serta alat yang tersedia untuk mencapainya, berbeda antar budaya yang satu dan budaya yang lain. Unit terkecil dalam sistem sosial adalah peranan, sedangkan berbagai pengelompokan individu dapat membentuk unit-unit “bertaraf lebih tinggi” lagi. Pola interaksi itu secara kultural ditetapkan sebagai pola yang tepat dan benar. Batas-batas sebuah sistem dipertahankan sejauh sistem itu tetap terintegrasi melalui nilai-nilai bersama.
Agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung, maka terdapat fungsi atau kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Dua hal pokok dari kebutuhan itu ialah yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya dan yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan, serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan. Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional, yakni: latent maintenance, integration, goal attainment, dan adaptation yang di sebut sebagai skema AGIL. Latent maintenance (pemeliharaan pola) menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem yang sesuai dengan beberapa aturan atau norma dalam masyarakat. Integration adalah koordinasi atau kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya menjadi fungsional. Goal attainment masalah pemenuhan tujuan itu tergantung pada prasyarat yang dimiliki. Adaptation menunjuk pada kemampuan sistem dalam menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan, serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. Keempat persyaratan fungsional itu mempunyai hubungan erat dengan keempat sistem tindakan. Sistem organisme biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melakasanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat itu. akhirnya sistem kebudayaan atau kultural berhubungan dengan fungsi latensi atau pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu. Hubungan prasyarat fungsional Parsons dengan sistem betindak seperti apa yang disebut Parsons dengan tingkat “teori bertindak yang umum”, ialah bahwa perilaku cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan teroganisir secara simbolis. Pertama, pencarian pemuasan psikis. Kedua, kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis,. Ketiga, kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis. Terakhir, usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.
Seperti yang telah tersebut diatas, teori Parsons mengenai tindakan, meliputi empat sistem, yakni sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme ( aspek biologis manusia sebagai satu sistem). Pertama adalah sistem budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar ialah tentang “arti” atau ”sistem simbolik”. Dalam tingkat ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama. Sistem Parsons berikutnya adalah sistem sosial. Kesatuan yang paling dasar dalam anlisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcot Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu. Sistem yang ketiga adalah sistem kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan actor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, separti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan. Sistem yang terakhir ialah sistem organisme biologis atau aspek biologis dari manusia. Kesatuan yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu. yang termasuk aspek fisk ialah lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. Dalam hubungan sistem ini Parsons menyebutkan secara khusus sistem syaraf dan kegiatan motorik.
Menurut Parsons seluruh proses menimbulkan sejenis perubahan tetapi kita harus dapat membedakan proses yang mengubah struktur sosial dari proses yang lain. Jenis proses pertama yakni, Proses keseimbangan, meliputi proses di dalam sistem sosial proses keseimbangan mengacu pada proses yang membantu mempertahankan batas-batas sistem. Proses ini mungkin statis atau dinamis. Di dalam kedua jenis keseimbangan ini proses berlangsung terus, hanya saja dalam keseimbangan dinamis terdapat proses perubahan yang sudah terpola. Keseimbangan dalam sistem sosial dapat dianalisis menurut 4 hukum yaitu pertama, prinsip kelembagaan yang menegakkan kelanggengan laju dan arah suatu proses kecuali bila “kekuatan pendorong yang berlawanan” menimpa prose situ. Kedua, prinsip aksi dan reaksi yang menegaskan bahwa setiap perubahan arah suatu proses akan diimbangi oleh perubahan lain yang kekuatan pendorongnya dan kekuatan dari arah berlawananya adalah setara. Ketiga, prinsip upaya yang menyatakan bahwa perubahan dalam laju proses sebanding dengan besarnya kekuatan pendorong yang digunakan atau yang diambil. Keempat, prinsip sistem integrasi yang menegaskan bahwa nasib unsur-unsur suatu pola tergantung pada nilai unsure tersebut selaku factor pemersatu (pengintegrasi). Jenis proses kedua yakni, Perubahan struktural dalam suatu sistem sosial adalah perubahan dalam kultur normatif sistem sosial bersangkutan. Ini berarti perubahan dalam “sistem nilai terpenting” ditingkat tertinggi sistem sosial. Juga terdapat perubahan diantara subsistem yang ada dan dalam peranan sosial. Saling ketergantungan unit-unit yang satu sistem berarti bahwa perubahan fundamental dalam unit tertentu menimbulkan sejenis perubahan dalam unit lain, dan perubahan di tingakat tertentu sistem itu mungkin mempengaruhi sejenis perubahan di tingkat lain. Jenis proses ketiga yakni, Diferensiasi struktural, proses ini menimbulkan perubahan di dalam subsistem tetapi tidak mengubah struktur sistem sosial keseluruhan. Dalam diferensiasi,” nilai-nilai yang sudah mapan dianggap tetap tidak berubah”. Hal tersebut tidak berarti bahwa tak ada perubahan di tingkat nilai. Akibat diferensiasi, kadar nilai berubah tetapi polanya tidak. Pada dasarnya diferensiasi adalah proses yang menyebabkan berjenis-jenis perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat. Dan yang terakhir yakni evolusi, proses yang melukiskan pola perkembangan masyarakat sepanjang waktu. Parsons menganalisa evolusi sosial (evolusi masyarakat) ini menurut satu paradigma yang dimulai dengan proses diferensiasi. Paradigma untuk mempelajari evolusi sosial, mencakup masalah nilai. Ada 4 ciri universal evolusi yang penting bagi semua sistem sosial yaitu bentuk komunikasi, organisasi kekeluargaan, agama dan tekonologi.
Menurut Talcott Parsons, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dapat muncul baik dari dalam (faktor endogen) maupun dari luar (faktor ekstrogen) sistem sosial. Faktor eksogen dari perubahan adalah faktor yang muncul dari sistem sosial lain organisme, kepribadian kultural yang berinteraksi dengan sistem sosial. Faktor eksogen utama adalah sistem sosial lain yang berinteraksi dengan sistem sosial yang bersangkutan, konflik antar dua masyarakat dan perang atau ancaman perang dapat mempengaruhi sistem sosial yang terlibat. Perubahan endogen dihasilkan dari ketegangan internal yang seimbang antara input dan output diantara beberapa subsistem. Jadi ketegangan berarti hubungan antara dua subsistem atau lebih berada di bawah tekanan untuk berubah, dan berubah menurut cara yang tak sesuai dengan keseimbangan sistem. Ketegangan demikian mungkin diselesaikan oleh sistem itu, mungkin ditahan atau diisolasi, atau mungkin mengakibatkan perubahan struktural.

DAFTAR PUSTAKA
Argyo Demartoto, Mosaik Dalam Sosiologi. Surakarta: UNS Press, 2007.
Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
Ritzer, George, dan Goodman, Douglas. Teori Sosiologi Dari Teori sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosia, Definisi Sosial & Perilaku Sosial. Jakarta: Kencana, 2012.

Nama               : Rindang Suryani

NIM                : D0313065

Makul              : Asas Sosiologi

Pengampu       : Akhmad Ramdhon

 

KEKEUASAAN

Kekusaaan diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar mengikuti kehendak atau keinginan dari yang memegang kuasa. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Contoh: seorang guru berkuasa untuk menyuruh murid-muridnya mengerajakan pekerjaan rumah dan jika tidak mengerjakan, guru dapat memberinya sanksi, seperti misalnya di keluarkan dari kelas dan mengerjakan pekerjaan rumah di luar kelas.

Menurut Max Weber kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun di dalam organisasi-organisasi sosial. Akan tetapi pada umumnya kekuasaan tertinggi berada pada organisasi yang dinamakan “negara”. Secara formal negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dengan paksaan.

Kekuasaan mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu pertama rasa takut, perasaan takut pada seseorang menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang di takuti. Rasa takut merupakan perasaan yang negatif, karena mereka tunduk karena terpaksa. Kedua rasa cinta, rasa cinta menghasilkan peraturan-peraturan yang pada umunya positif. Orang-orang lain bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa, untuk menyenangkan semua pihak. Rasa cinta biasanya tidak dilakukan dengan terpaksa, sehingga pada umumnya rasa cinta akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Ketiga kepercayaan, kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Dasar kepercayaan didapatkan karena masing-masing pihak telah mengetahui pihak lain. Melalui rasa kepercayaan, segala keinginan suatu pihak akan dilaksanakan pencapaiannya oleh pihak lain, meski dalam tataran tertentu pihak yang melaksanakan keinginan tidak mengetahui secara pasti maksud dari pihak yang memiliki keinginan. Yang keempat pemujaan, dalam sistem pemujaan seseorang atau sekelompok orang-orang yang memegang kekuasaan adalah orang yang dipuja. Akibatnya adalah segala tindakan penguasa di anggap benar.

Kekuasaan didalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran berikut: pertama saluran militer, apabila menggunakan salurann ini maka penguasa akan lebih banyak mempergunakan paksaan serta kekuatan militer di dalam melaksanakan kekuasaannya. Tujuannya yaitu untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga mereka tunduk kepada kemauan penguasa atau sekelompok orang-orang yang dianggap sebagai penguasa. Kedua saluran ekonomi, dengan menggunakan saluran di bidang ekonomi, penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat. Dengan jalan menguasai ekonomi serta kehidupan rakyat tersebut, penguasa dapat melaksanakan peraturan-peraturannya. Yang ketiga saluran politik, melalui saluran politik penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat.

 

Daftar Pustaka

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990.

Wiyarti, Sri dan Sutapa Mulya Widada, Sosiologi. Surakarta: Uns Pres, 2007.

 

 

 

 

INTERAKSI

Nama               : Rindang Suryani / D0313065

Makul              : Asas Sosiologi

Pengampu       : Akhmad Ramdhon

INTERAKSI

Teori interaksionisme simbolik adalah hubungan antara simbol dan interaksi. Orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu.

Sedangkan simbol adalah representasi dari sebuah fenomena, dimana simbol sebelumnya sudah disepakati bersama dalam sebuah kelompok dan digunakan untuk mencapai sebuah kesamaan makna bersama.

Interaksionisme Simbolik H. Blumer

  1. Konsep diri

Memandang diri sebagai obyek pikirannya dan bergaul atau berinteraksi dengan diri sendiri. Mengarahkan diri kepada obyek-obyek, termasuk diri sendiri, berunding dan berwawancara dengan diri sendiri. Memasalahkan, mempertimbangkan, menguraikan, dan menilai hal-hal tertentu yang telah ditraik kedalam lapangan kesadarannya, dan akhirnya ia merencanakan dan mengorganisir perbuatan-perbuatannya. Contoh : saat memilih kos, ada 2 pilihan kos dengan harga yang sama. Saya mempertimbangkan fasilitas ke dua kos tersebut dan akhirnya saya memilih kos di pondok bulan karena tempat parkirnya luas dan teman-teman kos yang ramah.

  1. Konsep perbuatan

Perbuatan manusia dibentuk dalam dan melalui proses interaksi dengan diri sendiri, maka perbuatan itu berlainan sama sekali dari gerak makhluk-mkhluk yang bukan manusia. Manusia menghadapkan diri pada macam-macam hal seperti kebutuhan, perasaan, tujuan, peraturan-peraturan masyarakatnya, situasinya ingatannya dan cita-citanya untuk masa depan. Contoh : saat saya ingin mengikuti sebuah oraganisasi saya mempertimbangkan dan memikirkan apakah organisasi itu kedepannya dapat menggagu belajar saya atau tidak. Setelah saya pertimbangkan ternyata tidak mengganggu kuliah saya, akhirnya saya ikut organisasi tersebut.

  1. Konsep obyek

Manusia hidup ditengah obyek-obyek. Kata “obyek” dimengerti dalam arti luas dan meliputi semua yang menjadi sasaran perhatian aktif manusia. Inti hakikat obyek-obyek tidak ditentukan oleh ciri-ciri intrinsik mereka, melainkan oleh minat orang dan arti yang dikenakan kepada kepada obyek-obyek itu. Contoh : HP dapat diartikan sebagai alat untuk berkomunikasi, namun orang yang belum pernah tahu HP dapat diartikan juga sebagai alat untuk hiasan rumah.

  1. Konsep interaksi Sosial

Interaksi tidak hanya berlangsung melalui gerak-gerak saja, melainkan terutama melalui simbol-simbol yang perlu dipahami dan dimengerti artinya. Contoh : saat sedang rapat sebuah organisasi ketua sedang menjelaskan tentang program kerja namun ada 2 anggota yang asyik berbicara sendiri, ketua memperingati dengan mengatakan stttttt (jari telunjuk di bibir) yang artinya ialah diam.

  1. Konsep join action

Aksi kolektif yang luhur dimana perbuatan-perbuatan masing-masing peserta dicocokan dan diserasikan satu sama lain. Unsur konstitutif mereka bukanlah unsur kebersamaan atau relasi-relasi, melainkan penyesuaian dan penyerasian tadi, dimana masing-masing pihak mencari arti maksud dalam perbuatan orang lain dan memakainya dalam menyusun kelakuannya.  Contoh : saat osmaru fisip pada hari pertama di wajibkan memakai baju putih dan bawahan hitam. Dalam osmaru tersebut terjadi interaksi di antara para peserta osmaru.

Sebelum seorang “diri” bertindak, ia membayangkan dirinya dalam posoisi orang lain dan mencoba untuk memahami apa yang diharapkan dari posisi itu, semakin orang mengambil alih atau membatinkan peranan-peranan sosial, semakin terbentuk pula identitas atau kediriannya. Dengan menyerasikan diri dengan harapan-harapan orang lain, interaksi akan menjadi mungkin.

Interaksionisme Simbolik adalah suatu aktivitas atau tindakan manusia yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna, dimana simbol sebelumnya sudah disepakati bersama.

 

DAFTAR PUSTAKA

K. J. Veeger, REALITAS SOSIAL, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Ritzer, George, dan Goodman, Douglas, TEORI SOSIOLOGI MODERN, Jakarta : Kencana, 2008.